Gambar satelit yang menunjukkan fasilitas penahanan di Xinjiang/Net
Kamp-kamp yang diduga sebagai pusat penahanan minoritas Uighur di Xinjiang dilaporkan mengalami perluasan dan penambahan dalam beberapa tahun terakhir.
Sebuah penelitian yang dipresentasikan oleh lembaga think tank, Australian Strategic Policy Institute pada Kamis (24/9) menunjukkan, jaringan pusat penahanan yang dibuat oleh pemerintah China di Xinjiang jauh lebih besar.
Dimuat
AFP, jumlah kamp penahanan tersebut 40 persen lebih banyak dari perkiraan sebelumnya dan terus bertambah.
Dari hasil identifikasi lembaga tersebut, ada lebih 380 situs di Xinjiang yang diduga kuat menjadi fasilitas penahanan lebih dari satu juta etnis Uighur dan minoritas lainnya, termasuk muslim Turki.
Identifikasi sendiri dilakukan dengan menggunakan citra satelit, saksi mata, laporan media, dan dokumen resmi tender konstruksi.
"Setidaknya 61 lokasi penahanan telah melakuakn pekerjaan kontruksi dan perluasan baru antara Juli 2019 hingga Juli 2020," ujar lembaga itu.
Selain itu, sebanyak 14 fasilitas saat ini tengah dibangun. Sementara 70 lainnya tampak dialihfungsikan atau fitutup, karena pagar dan dinding pembatas telah dilepas.
Di sisi lain dari perluasan dan penambahan fasilitas penahanan, China sendiri mengklaim banyak orang Uighur yang telah dibebaskan.
Atas laporan tersebut, media pemerintah China
Global Times memuat, kontributor Australian Strategic Policy Institute, Clive Hamilton dan Alex Joske dilarang memasuki negara itu.
Penahanan minoritas Uighur dan dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang diyakini oleh banyak kelompok HAM dan PBB masih menjadi isu.
Bahkan hal tersebut juga menambah ketegangan antara China dan Amerika Serikat (AS).
Baru-baru ini, AS mengeluarkan UU terkait larangan impor barang dari Xinjiang yang diduga hasil kerja paksa terhadap minoritas Uighur.
Sejauh ini, China sendiri mengklaim fasilitas penahanan tersebut merupakan kamp-kamp kejuruan untuk mengajarkan berbagai keterampilan bagi etnis Uighur.
Dalam buku putihnya, Beijing membela kebijakannya di Xinjiang. Pemerintahan Xi Jinping menyebut pusat-pusat pelatihan itu yang diperlukan untuk membasmi ekstremisme.
