Berita

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga/Net

Dunia

Lewat Sepucuk Surat, PM Suga Ajak Korea Sembuhkan Luka Lama Penjajahan Jepang

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 11:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pekan lalu, Perdana Menteri baru Jepang, Yoshihide Suga telah mengirimkan sepucuk surat kepada Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

Surat tersebut berisi ajakan Suga untuk duduk bersama dan memperbaiki hubungan dingin antara Jepang dan Korea Selatan beberapa waktu terakhir.

Setelah itu, Suga juga melakukan panggilan telepon dengan Moon pada Kamis (24/9). Ia mengatakan, Jepang dan Korea Selatan harus bekerja sama untuk melawan ancaman dari Korea Utara.


"Saya memberi tahu Presiden Moon bahwa kita tidak bisa meninggalkan hubungan kita yang sangat sulit ini seperti sekarang," ujar Suga kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

"Kerja sama antara Jepang dan Korea Selatan, serta antara Jepang-Amerika Serikat-Korea Selatan, sangat penting untuk menangani Korea Utara dan masalah lainnya," tambahnya.

Suga mengatakan, ia akan terus mencari tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan hubungan yang rusak dengan Korea Selatan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan mulai memburuk dalam satu tahun terakhir, ketika luka lama akibat penjajahan dikorek kembali.

Jepang yang menjajah Korea pada 1910 hingga 1945 meninggalkan rasa sakit mendalam di benak warga Korea Selatan. Persoalan kerja paksa hingga kekerasan pada perempuan Korea memicu ketegangan kedua negara.

Jepang sendiri mengatakan telah menyelesaikan masalah tersebut melalui perjanjian pada 2015 yang dicapai oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Park Geun-hye. Di dalam perjanjian tersebut, Abe selaku warga Jepang memita maaf dan menjanjikan sejumlah dana sebagai kompensasi bagi korban.

Namun, pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon mengatakan, perjanjian tersebut telah cacat dan Jepang harus memberikan kompensasi yang lebih.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya