Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta/Net

Dunia

Gunakan Perjanjian Pasar Bebas, AS Desak Kenya Dukung Israel Sepenuhnya

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 10:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) terus membantu Israel menghimpun dukungan dari banyak negara, termasuk Kenya.

Meski sudah memiliki hubungan diplomatik, Kenya jarang membuat pernyataan publik mengenai dukungannya terhadap Israel atau Palestina. Alih-alih, di samping menyediakan Kedutaan Besar Israel di Nairobi, Kenya juga mengizinkan Palestina membuka kantor perwakilannya.

Dimuat Telesur pada Rabu (23/9), AS mendesak Kenya untuk mendukung secara penuh Israel. Caranya adalah dengan menawarkan Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas.


Di tengah perundingan FTA antara Washington dan Nairobi, AS dipandang tengah menjebak Kenya dalam konflik Israel-Palestina.

Dalam tawarannya, AS mengatakan, Kenya dapat melakukan FTA dengan Washington jika menolak kampanye Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang dilakukan oleh Liga Arab terhadap Israel.

Kesepakatan yang dilihat oleh surat kabar The East African itu menyebutkan FTA harus mencegah tindakan yang bermotif politik untuk memboikot, melepaskan atau memberi sanksi kepada Israel.

AS juga lebih lanjut menginginkan penghapusan hambatan non-tarif untuk Israel.

"Penghapusan hambatan non-tarif bermotif politik atas barang-barang Israel, jasa atau perdagangan lain yang diberlakukan di Israel dan penghapusan boikot asing yang disponsori negara, tidak berizin terhadap Israel, atau kepatuhan terhadap Boikot Israel," bunyi kesepakatan tersebut.

Namun koordinator Jaringan Pajak dan Pemerintahan Afrika Timur dan wakil presiden Masyarakat Hubungan Internasional Kenya, Leonard Wanyama mengatakan, kesepakatan tersebut akan melemahkan reputasi negara.

"Karena hubungan khusus Kenya dengan Israel dan pendekatan pragmatisnya dalam menangani ketegangan di Timur Tengah, tuntutan AS untuk konotasi politik semacam itu di USFTA akan melemahkan reputasi negara," ujarnya.

Saat ini, AS sedang gencar mengakhiri gerakan BDS terhadap Israel. Termasuk dengan menjadi mediator normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya