Berita

Bentrokan antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa di Belarusia/Net

Dunia

Tolak Pelantikan Rahasia Alexander Lukashenko, Ribuan Warga Belarusia Bentuk Rantai Manusia

KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ribuan warga Belarusia turun kembali ke jalan-jalan ibukota Minsk untuk menentang pelantikan rahasia Presiden Alexander Lukashenko untuk masa jabatannya yang keenam.

Dalam sebuah upacara rahasia yang dihadiri sejumlah pejabat pada Rabu (23/9), Lukashenko bersumpah untuk melayani rakyat sembari tangan kanannya berada di atas konstitusi.

"Saya tidak bisa, saya tidak punya hak untuk meninggalkan Belarusia," ujar pemimpin berusia 66 tahun itu, seperti dikutip Reuters.


Menanggapi upacara rahasia tersebut, lawan utama Lukashenko. Sviatlana Tsikhanouskaya mengecam pelantikan itu.

"Pelantikan rahasianya adalah upaya untuk merebut kekuasaan," tegasnya.

Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa memenuhi jalan-jalan dengan membawa bendera oposisi merah-putih. Mobil-mobil yang lewat pun membunyikan klakson sebagai tanda solidaritas.

"Jika Anda memiliki 80 persen, mengapa Anda takut kepada kami?" begitu bunyi sebuah spanduk yang dibawa pengunjuk rasa, mengacu pada 80 persen suara yang diklaim oleh Lukashenko.

Sebagai aksi penolakan pelantikan Lukashenko, para pengunjuk rasa membentuk rantai manusia untuk memblokir beberapa jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Bentrokan sesekali terjadi ketika para demonstran mencoba menghentikan penahanan lainnya.

"Sasha, keluar, kami akan memberi selamat padamu!" teriak beberapa orang merujuk pada panggilan Lukashenko.

Rekaman media lokal menunjukkan polisi anti huru hara dengan helm menjepit pengunjuk rasa ke tanah, dan berbaris atau membawa mereka pergi ke tahanan.

Kantor berita Rusia, Interfax melaporkan, beberapa orang terluka setelah meriam air ditembakkan.

Menurut kantor berita resmi Belta, lebih dari 10 orang ditahan. Sedangkan, kelompok hak asasi manusia Spring 96 mengatakan sedikitnya 116 orang yang ditahan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya