Sikapi Penembakan Pendeta Di Papua, GAMKI Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) angkat bicara terkait insiden penembakan Pendeta Yeremias Zanambani, di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, pihaknya mengecam keras aksi penembakan yang berujung hilangnya nyawa Pendeta Yeremias.

Sahat meminta pemerintah segera mengungkap kasus itu secara transparan. Apalagi, berdasarkan informasi yang ia terima terdapat kesimpang siurang terkait dengan pelaku penembakan.

"Perlu dibentuk Tim Pencari Fakta dan Investigasi Independen yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil, antara lain Lembaga Gereja, Lembaga Adat, dan lembaga sipil lainnya," demikian kata Sahat saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/9).

Lebih lanjut, Sahat meminta Panglima TNI dan Kapolri segera menghentukan pengiriman  ribuan pasukan non organik TNI/Polri ke Bumi Cendrawasih. Ia menilai dengan mobilisasi ribuan pasukan membuat tanah Papua adalah daerah operasi militer sehingga membuat masyarakat Papua memandang Indonesia sebagai bangsa Kolonial.

GAMKI, tambah Sahat, mengingatkan Presiden Jokowi bahwa penggunaan kekerasan dan operasi militer justru mengakibatkan ketakutan dan luka hati yang mendalam di hati warga Papua.

Kata Sahat, warga Papua seharusnya mendapatkan jaminan keamanan dari negara, bukan pendekatan secara kekerasan.

"GAMKI memohon kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Tanah Papua serta menyelesaikan masalah Papua dengan melibatkan lembaga agama dan kultural yang ada di Tanah Papua dengan pendekatan persuasif, kultural, dan kearifan lokal," demikian seruan GAMKI kepada Presiden Jokowi.