Berita

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Muhyiddin: Sebelum Pernyataan Anwar Ibrahim Terbukti, Saya PM Malaysia Yang Sah

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 18:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin meminta rakyat untuk tenang dan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19, alih-alih terpancing pada klaim Anwar Ibrahim yang menyatakan telah memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Melalui pernyataan tertulisnya pada Rabu (23/9), Muhyiddin mengatakan, klaim Anwar belum memiliki bukti dan akan diproses sesuai konstitusi.

Namun, sebelum klaim pemimpin oposisi tersebut benar-benar dibuktikan, Muhyiddin menegaskan bahwa ia adalah PM Malaysia yang sah.


"Tuduhan ini sekarang perlu dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses tersebut, pernyataan Anwar hanyalah tuduhan belaka," ujar Muhyiddin, seperti dikutip CNA.

"Sampai terbukti sebaliknya, pemerintahan Perikatan Nasional (PN) tetap teguh dan saya adalah PM yang sah," sambungnya.

Muhyiddin juga menyerukan agar rakyat Malaysia tetap tenang dalam menghadapi isu tersebut.

"Saya menyerukan kepada warga agar tetap tenang dalam situasi ini. Insya Allah masalah ini akan ditangani dengan baik sesuai proses hukum dan konstitusi federal," terangnya.

Dalam sebuah pernyataan terpisah, Istana Negara juga mendesak rakyat untuk tetap tenang, terlebih Malaysia masih dilanda pandemi Covid-19.

"Raja ingin mengambil kesempatan ini untuk mendesak semua warga Malaysia agar tetap tenang dan menjaga kesehatan mereka sambil mematuhi prosedur operasi standar kesehatan karena kita masih menghadapi bahaya Covid-19," ujar Istana.

Istana juga mendesak semua pihak yang terlibat untuk fokus memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas segalanya, khususnya selama pandemi.

Di samping itu, istana pun membenarkan bahwa Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijadwalkan untuk bertemu dengan Anwar dan ditunda karena ia dirawat di National Heart Institute.

Sebelumnya, Anwar mengumumkan bahwa ia telah mengantongi dukungan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru. Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu juga mengklaim pemerintahan Muhyiddin telah jatuh.

Anwar mengatakan, ia telah menghubungi Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah terkait hal tersebut pada Selasa malam (22/9).

Ia mengungkap, seharusnya ia menyerahkan daftar anggota parlemen yang mendukungnya kepada raja pada Rabu pagi. Tetapi, sang raja saat ini diketahui tengah dirawat di National Heart Institute.

Sejauh ini, Anwar enggan mengungkap daftar anggota parlemen yang mendukungnya sebelum bertemu dengan raja.

"Dengan dukungan yang jelas dan tak terbantahkan serta mayoritas di belakang saya, pemerintahan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya