Berita

Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Anwar Ibrahim dan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Mohamad: Bukan Kali Pertama Anwar Ibrahim Ingin "Jatuhkan" Pemerintah

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 16:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim telah mengeluarkan serangan terhadap pemerintah dengan menyatakan memiliki dukungan mayoritas parlemen untuk "menjatuhkan" Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Anwar pada Rabu (23/9) mengatakan pemerintahan Muhyiddin telah jatuh dan ia memiliki dukungan yang cukup untuk membuat pemerintahan baru.

Menanggapi pernyataan Anwar, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang juga masih mengklaim kursinya telah direbut Muhyiddin mengatakan akan mengamati langkah Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut.


Pada hari yang sama, Mahathir mengatakan, ini bukan pertama kalinya Anwar mengeluarkan klaim memiliki dukungan mayoritas parlemen. Lantaran ia juga pernah melakukan hal yang sama pada September 2008.

"Kami harus menunggu untuk melihat apakah ini adalah episode lain dari membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya,” ujar Mahathir saat berbicara dalam sebuah pertemuan virtual, seperti dikutip Malaymail.

Dalam kesempatan tersebut, Mahathir juga mengulang pernyataannya bahwa pengunduran dirinya pada 24 Februari bukanlah keputusan dia.

"Saya tidak ingin mengundurkan diri sebagai perdana menteri, tetapi ketika partai saya menarik diri dari koalisi, koalisi itu jatuh dan saya berhenti menjadi perdana menteri. Jadi hal-hal ini terjadi tanpa saya memulai apa pun sendiri," terang Mahathir.

"Sekarang saya harus menangani masalah ini, tidak menyelesaikan masa jabatan saya, tidak dapat menerapkan semua ide yang saya miliki untuk pemulihan. Itu sangat mengganggu dalam banyak hal," lanjutnya.

Padahal, Mahathir mengaku, ia berusaha untuk mengubah keadaan Malaysia yang membuat rakyat terganggu. Ia merujuk pada kasus korupsi yang menjerat para pejabat Negeri Jiran tersebut saat pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak.

'Negara kami melakukannya dengan baik tetapi menjadi prihatin dengan banyak kesalahan yang dilakukan. Koreksi akan memakan waktu lama dan Anda harus sangat berhati-hati tentang apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya," kata Mahathir.

Sementara itu, Anwar sendiri sebelumnya mengatakan akan mengungkap daftar anggota parlemen yang mendukungnya kepada Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Namun, raja saat ini diketahui tengah dirawat di National Heart Institute sejak Selasa malam (22/9).

"Saya seharusnya betemu raja pada Selasa, 11 pagi, tetapi ditunda karena Yang Mulai dirawat di rumah sakit," ujar Anwar seraya menambahkan ia telah berbicara dengan raja melalui telepon pada Senin malam (21/9), seperti dikutip CNA.

"Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil untuk menjalankan negara ini dan menyelamatkan negara," katanya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya