Berita

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa/Net

Dunia

Cyril Ramaphosa Tuntut Peningkatkan Eksistensi Negara Afrika Di Dewan Keamanan PBB

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 13:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebagai wilayah yang masih dilanda konflik, Afrika harus memiliki lebih banyak perwakilan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Demikian seruan yang diajukan oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa sebagai Ketua Uni Afrika dalam pidato virtualnya di Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada Selasa (22/9).

"Hanya melalui Dewan Keamanan PBB yang direformasi dan inklusif kita akan dapat secara kolektif menyelesaikan beberapa konflik dunia yang paling berkepanjangan," ujarnya, seperti dikutip Anadolu Agency.


Dengan total 15 anggota, Dewan Keamanan PBB memiliki lima negara anggota permanen, di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Afrika Selatan sendiri saat ini menjalani tahun keduanya sebagai salah satu dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

“Pada peringatan 75 tahun PBB, kami mengulangi seruan kami untuk perwakilan yang lebih besar dari negara-negara Afrika di Dewan Keamanan, dan ini akan ditangani dengan urgensi di Negosiasi Antar Pemerintah," terangnya.

Dalam pidatonya, Ramaphosa juga menuntut PBB untuk mengakhiri prasangka dan intoleransi dalam segala bentuk di seluruh dunia.

“Ketidakadilan di mana pun merupakan ancaman bagi keadilan di mana-mana,” katanya, mengutip ikon hak-hak sipil AS Martin Luther King Jr.

Ia juga menyatakan dukungannya atas kemerdekaan negara Palestina dan seruan pencabutan embargo ekonomi atas Kuba.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya