Berita

Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim/Net

Dunia

Kumpulkan Anggota Parlemen, Anwar Ibrahim Akan Bentuk Pemerintahan Baru Malaysia

RABU, 23 SEPTEMBER 2020 | 12:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim tampaknya bersiap untuk membentuk pemerintahan baru. Ia bahkan mengaku telah mengumpulkan mayoritas parlemen.

Dalam konferensi pers pada Rabu (23/9), Anwar mengatakan, pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin saat ini telah jatuh.

Ketika diminta untuk mengungkap daftar anggota parlemen yang mendukungnya, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu mengatakan hanya akan mengungkapkannya setelah bertemu dengan raja.


Namun ia menyebut, saat ini Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tengah dirawat di Nasional Heart Institute sejak Selasa malam (22/9).

"Saya seharusnya betemu raja pada Selasa, 11 pagi, tetapi ditunda karena Yang Mulai dirawat di rumah sakit," ujar Anwar seraya menambahkan ia telah berbicara dengan raja melalui telepon pada Senin malam (21/9), seperti dikutip CNA.

"Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil untuk menjalankan negara ini dan menyelamatkan negara," katanya.

Anwar sebelumnya diperkirakan akan menggantikan posisi Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia, setelah Pakatan Harapan (PH) mengalahkan koalisi Barisan Nasional (BN) pada pemilihan umum 2018.

Rencana transisi dari Mahathir ke Anwar telah menjadi sumber ketegangan politik dalam negeri malaysia.

Awalnya, Mahathir berulang kali menolak memberikan jadwal yang jelas untuk menyerahkan kendali pemerintahan kepada Anwar. Kemudian, Mahathir secara tiba-tiba mengundurkan diri pada Februari.

Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Muhyiddin lalu mengambil alih kekuasaan menjadi perdana menteri setelah mendapatkan dukungan dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan membentuk Perikatan Nasional (PN).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya