Blok Syiah yang terdiri dari Hizbullah dan Gerakan Amal, menghentikan pembentukan pemerintahan baru Lebanon dengan bersikeras agar jabatan Menteri Keuangan diberikan kepada seseorang dari komunitas mereka. Sikap ini secara otomatis telah mengisolasi mereka dari kelas politik negara lainnya serta sekutu Kristen Hizbullah, Presiden Michel Aoun.
Proses pembentukan pemerintahan tetap diblokir di Lebanon. Negosiasi terhenti, dengan gerakan ganda yang dilakukan oleh Hizbullah dan Amal bersikeras bahwa jabatan Menteri Keuangan diberikan kepada seseorang dari komunitas mereka.
Kedua kelompok bersikeras bahwa orang pilihan mereka dari komunitas keduanya harus menjalankan Kementerian Keuangan, seperti yang terjadi sejak 2014.
Di Lebanon, dekrit umumnya ditandatangani bersama oleh Presiden Republik, yang adalah orang Maronit; oleh Perdana Menteri, yang berasal dari komunitas Sunni; dan oleh Menteri Keuangan.
Melepaskan hak istimewa ini, bagi mereka, berarti kehilangan tanda tangan pendukung Syiah pada keputusan besar dalam sistem politik yang bergantung pada sektarianisme dan tawar-menawar politik.
"Kami menolak penunjukkan menteri untuk kami," kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 17 September yang menegaskan kembali desakan mereka untuk mempertahankan kendali atas Kementerian Keuangan, seperti dikutip dari
AFP, Selasa (22/9).
Kebuntuan kementerian membahayakan upaya diplomatik yang dipimpin oleh Prancis, yang telah berkomitmen kuat untuk reformasi politik di Lebanon sejak ledakan ganda di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus.
Prancis juga mendorong pembentukan pemerintahan yang cepat karena negara itu menghadapi krisis ekonomi yang parah.
Perdana Menteri Mustapha Adib menantang pembagian historis portofolio kementerian berdasarkan sektarian, desakan Hizbullah, dan Gerakan Amal, untuk menjaga wilayah mereka yang dipimpin oleh Ketua Parlemen.
Bahkan patriark Maronit yang berpengaruh, Bechara Rai, secara implisit memfitnah blok Syiah selama khotbah hari Minggu.
"Dalam kapasitas apa komunitas mengklaim sebuah kementerian seolah-olah itu miliknya sendiri dan menghalangi pembentukan pemerintah sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga memicu kelumpuhan politik? Di mana Konstitusi mengizinkan monopoli atas portofolio kementerian?" tanyanya.
Sikap keras Syiah tampaknya mempermalukan Presiden Aoun, yang telah menjadi sekutu politik Hizbullah yang teguh sejak 2006.
"Kalau kabinet belum dibentuk, kita menuju neraka," kata Aoun pada hari Senin (21/9).
Aoun telah mengusulkan penghapusan distribusi yang disebut portofolio 'Regalian' ke komunitas tertentu untuk menyelesaikan krisis.
Pada hari Sabtu (19/9), Gerakan Patriotik Bebas (FPM), yang didirikan oleh Aoun dan dipimpin oleh menantu laki-lakinya Gebran Bassil, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk prinsip bahwa "suatu partai dapat memaksakan tanda tangannya kepada orang Lebanon dengan cara yang bertentangan dengan Konstitusi. dan kebiasaan yang berlaku ". Komunike itu merupakan pukulan implisit di dua partai Syiah.
Pernyataan itu juga memicu desas-desus bahwa Aoun, yang oleh para pengkritiknya disebut sebagai 'dukungan Kristen terhadap Hizbullah', bisa jadi tidak mendukung aliansinya dengan gerakan pro-Iran. Dia membantah laporan ini selama konferensi persnya pada hari Senin.
Sambil memastikan bahwa kesepakatan 2006 dengan partai Syiah masih berlaku, dan bahwa aliansi tidak mencegah perselisihan, ia tetap mengajukan bola ke pengadilan sekutunya, dengan menyebutkan bahwa solusi akan dicari di pihak mereka.
"Kalau ada ketidaksepakatan, semua orang mengingkari keyakinannya sendiri. Sementara saya berdasarkan konstitusi," katanya.
"Ini bukan pertama kalinya ada perselisihan antara Hizbullah dan CPL, tetapi memang benar bahwa kebuntuan atas portofolio keuangan semakin mengisolasi tim Syiah," kata Joseph Daher, seorang akademisi dan penulis buku 'Hizbullah, Neoliberalisme dan Ekonomi Politik' kepada France 24.
Dia menambahkan: "Meskipun partai Presiden Aoun tampaknya menjauhkan diri dari sekutu Syiahnya akhir-akhir ini, masih terlalu dini untuk berbicara tentang aliansi mereka, karena tidak ada pihak yang berkepentingan dalam perpecahan di mana mereka berdua akan kalah".
Media Lebanon melaporkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah AS pada 8 September lalu terhadap dua mantan menteri dari partai-partai yang bersekutu dengan Hizbullah, yang dianggap sebagai organisasi 'teroris' oleh Washington, memicu gelombang kejutan di dalam kelas politik Lebanon.
Dengan sengaja menargetkan Ali Hassan Khalil, salah satu pilar gerakan Syiah Amal, dan Youssef Fenianos, seorang pemimpin Kristen dari partai Marada (pro-Suriah), Washington menyiratkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap strateginya untuk melemahkan dan mengisolasi Hizbullah.
"Isolasi pemimpin Syiah terjadi pada waktu yang salah, selama periode di mana Amerika Serikat bersikap keras terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Iran dan sekutunya," kata Daher.
