Penyusunan kurikulum baru 2021 yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disebut-sebut diinisiasi oleh CSR perusahan besar Sampoerna Foundation.
Kabar itu disampaikan mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan.
Namun Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman langsung membantah tudingan tersebut.
"Berita itu tidak benar," tegas Maman saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/9).
Dia menjelaskan, proses dan inisiasi pengembangan kurikulum yang salah satunya berencana menghapus sejarah sebagai mata pelajaran wajib telah berjalan sesuai prosedur yang seharusnya.
"Pusat Kurikulum dan Perbukuan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pengembangan, fasilitasi dan evaluasi kurikulum sesuai prosedur," terangnya.
Lebih lanjut, Maman menegaskan semua inisiasi pengembangan, fasilitasi dan evaluasi kurikulum nasional hanya dilakukan oleh satu lembaga di dalam Kemendikbud, yakni Pusat Kurikulum dan Perbukuan yang dia kepalai.
"Tidak oleh yang lain. Karena Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan tugas dan fungsi terkait pengembangan kurikulum, tidak oleh yang lain," demikian Maman Fathurrahman menutup.
Salah satu media nasional sempat memberitakan mengenai pihak yang terlibat di dalam proses inisiasi perubahan dan penyusunan kurikulum baru untuk tahun ajaran 2021 mendatang.
Dalam pemberitaan tersebut, mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengaku mendapat informasi mengenai usulan pemikiran penghapusan mata pelaran sejarah diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.
Hamid menyebutkan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud tidak dilibatkan dalam proses inisiasi tersebut, tapi lebih kepada persoalan teknis dan juga tidak diperbolehkan banyak berbicara karena sifatnya rahasia.
