Fahira Idris Sarankan KPU Analisis Kesiapan Pilkada Sebelum Diputus Ditunda

Desakan berbagai pihak soal penundaan Pilkada Serentak 2020 diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan, penyelenggara pemilu perlu melakukan analisis situasi, regulasi, dan kesiapan perangkat yang ada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilu.

Berbagai analisis ini penting bagi penyelenggara, terutama KPU untuk mengetahui secara mendalam, layak tidaknya pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.

“Saran saya lakukan berbagai analisis, libatkan pakar. Mungkin ada daerah yang baik penyelenggara, calon, dan masyarakatnya memenuhi syarat untuk pilkada digelar karena masuk zona hijau. Tetapi mungkin ada juga daerah yang belum sepenuhnya siap dan aman karena kasus positif di daerah tersebut masih tinggi. Hal-hal seperti ini harus dilakukan kajian dan analisis sehingga lahir opsi-opsi baru,” kata Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9).

Menurut Fahira, analisis penting walau Perppu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kini sudah diundangkan menjadi UU 6/2020 menyatakan pemungutan suara serentak bisa ditunda setelah bencana nonalam (pandemi) berakhir.

“Dengan analisis kesiapan, harapannya KPU nanti bisa memberikan opsi-opsi terbaik penyelenggaraan pilkada serentak nanti seperti apa,” tandasnya.