Berita

Pernyataan sikap Al Wasliyah terkait penundaan Pilkada/Repro

Politik

Setelah NU Dan Muhammadiyah, Giliran Al Washliyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

SENIN, 21 SEPTEMBER 2020 | 19:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring masih terus meningkatnya kasus virus corona baru (Covid-19) di tanah air, desakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang terus bergulir.

Setelah ormas Islam Nadhlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada, kini giliran ormas Islam Al Washliyah yang mendesak agar Pilkada Serentak ditunda.

Ketua Umum Al Washliyah Yusnar Yusuf menyatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk menunda waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 hingga kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini, kata dia, dalam rangka menjaga kemaslahatan bangsa Indonesia.


"Untuk menjaga kemaslahatan bangsa Indonesis maka sebaiknya Pilkada serentak 2020 ditunda hingga keadaan darurat Covid-19 menurun," ujar Yusnar Yusuf dalam keterangan persnya yang diterima redaksi sesaat lalu, Senin (21/9).

Yusnar menilai, dengan penundaan Pilkada Serentak ini pemerintah bisa lebih fokus untuk menangani pandemi Covid-19.

"Dengan ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak maka dana yang seharusnya untuk Pilkada bisa dialihkan ke penanggulangan Covid-19 dan ini lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa," tegasnya.

Terlebih, sambungnya, pandemi Covid-19 belum dapat diketahui entah sampai berakhirnya. Karena itu, seluruh kekuatan negara mesti diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 demi kemaslahatan rakyat dan segenap bangsa Indonesia.

"Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk hidup hemat, sederhana dan tidak berbelana yang melebihi kebutuhan serta mau berbagi dengan saudara yang kurang manpu dan membutuhkan," demikian Yusnar Yusuf.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya