Berita

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron/Net

Dunia

Usai Beri Ancaman Sanksi, Emmanuel Macron Ajak Erdogan Kembali Ke Meja Perundingan

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 | 13:04 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah serangkaian perang kata dan ancaman sanksi, Presiden Prancis Emmanuel Mcron mengajak Turki untuk kembali ke meja perundingan membahas konflik di Mediterania Timur yang tengah memanas.

Melalui cuitan dalam bahasa Turki, Macron mengajak Turki untuk menyelesaikan masalah di Mediterania Timur dengan damai dan itikad baik.

"Di Ajaccio, kami mengirim pesan yang jelas ke Turki. Mari kita buka kembali dialog yang bertanggung jawab, dengan itikad baik, tanpa kenaifan," cuit Macron, seperti dikutip Sputnik, Minggu (20/9).


"Seruan ini sekarang juga muncul dari Parlemen Eropa. Tampaknya telah didengar. Mari kita lanjutkan," tambahnya.

Ajakan Macron sendiri datang di tengah ancaman sanksi yang ia serukan bersama dengan pemimpin Uni Eropa lainnya untuk melawan Ankara.

Pekan lalu, tujuh anggota Uni Eropa Mediterania, termasuk Prancis dan Yunani, menekankan bahwa mereka siap untuk memberikan sanksi kepada Ankara jika tidak melanjutkan dialog dan melanjutkan aktivitas eksplorasi gas yang diduga sepihak di wilayah yang disengketakan.

Sementara itu, pada Jumat (18/9), Ankara menuding Prancis dan kawan-kawan Uni Eropanya lah yang telah menghambat penyelesaian masalah di Mediterania Timur, di mana Turki dan Yunani mengklaim hak eksplorasi energi di wilayah yang sama.

Berbicara kepada Channel 4 News dalam sebuah wawancara eksklusif, Menteri Pertahanan Hulusi Akar mengatakan, meski Macron berusaha keras untuk mengambil peran sebagai "Napoleon", ia tidak cukup kuat untuk peran tersebut.

Akar bahkan mengatakan, Macron hanya berusaha untuk menutupi masalah domestiknya dengan menjadi bagian perantara di wilayah yang diperebutkan, yaitu Laut Aegea.

Lebih lanjut, ia menekankan, Turki akan menjaga hak dan kepentingannya di sekitar 2.000 kilometer garis pantai di perairan regional.

Terkait Uni Eropa, Akar menuturkan, blok tersebut tidak memiliki otoritas untuk mengubah aturan atau menarik perbatasan di Mediterania Timur.

Ketegangan baru-baru ini di Mediterania Timur terjadi ketika Turki mengirimkan kapal ekplorasinya ke wilayah yang diklaim Yunani sebagai zona ekonomi eksklusif mereka.

Beberapa waktu terakhir, keikutsertaan Prancis menambah pelik konflik di Mediterania Timur. Khususnya ketika Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saling bertukar kata-kata tajam.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya