Berita

Cover film Penumpasan Pengkhianatan PKI/Net

Publika

Sejarah Pengkhianatan PKI Akan Dihapus?

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 | 12:02 WIB

WACANA penghapusan pelajaran sejarah di SMK dan menjadi pilihan di SMA oleh Kemendikbud mengemuka. Tidak jelas apa yang menjadi motif dan argumennya. Hanya yang ramai di medsos adalah kekhawatiran adanya upaya menghapus sejarah kelam PKI beserta pemberontakannya.

Setelah sejarah Islam di madrasah juga terbuldozer oleh kebijakan Menteri Agama kini Mendikbud melakukan langkah yang serupa. Mengingat tidak adanya visi dan misi menteri, maka kebijakan mendasar seperti ini tentu menjadi tanggung jawab presiden.

Di tengah eskalasi penyusupan paham komunisme dan bangkitnya Neo PKI, maka diskursus penghapusan pelajaran sejarah dalam program penyederhanaan kurikulum SLA, akan menjadi isu yang sensitif. Akhir-akhir ini penayangan film G 30 S PKI pun menjadi pro dan kontra.


Rezim Jokowi memang kurang peduli dengan kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Neo PKI atau pengembangan Komunisme. Keresahan publik direspon dingin oleh Pemerintah. Tidak ada sedikitpun  "warning" bahaya atau ancaman Komunisme. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemimpin memang tidak sedang memikirkan rakyatnya.

Sejarah penghianatan PKI mesti diajarkan kepada anak-anak didik. Dari generasi ke generasi. Tidak boleh dihapus. Kekejian fitnah dan adu dombanya harus diketahui. Kepura-puraan dalam membela Pancasila harus menjadi pelajaran. Mahir dalam menyusup ke elit kekuasaan. Sekelas presiden pun dapat tersentuh dan terpengaruh.

Soekarno mati-matian berjuang agar PKI masuk Kabinet Ali Satro Amidjojo pasca Pemilu 1955. Memaksa membentuk Kabinet Gotong Royong. Menggunakan otoritas dan wibawanya untuk membentuk Front Nasional menuju Nasakom. PKI ditarik menjadi bagian dari pilar kekuatan bangsa. Sejarah mencatat pidato Soekarno saat HUT PKI bulan Mei 1965 dengan judul "Subur subur suburlah PKI".

Anak Sekolah Menengah tingkat Atas tidak boleh didoktrin "menghafalkan kategori-kategori" seolah PKI adalah korban pembantaian, PKI diperlakukan zalim, PKI sasaran fitnah, atau komunisme faham yang layak hidup. Doktrin seperti itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan dalam rangka mengelabui generasi muda.

Anak atau cucu PKI berada di mana-mana baik birokrasi atau parlemen. Menjadi pengusaha atau mungkin rohaniawan. Mereka potensial untuk membangkitkan spirit perjuangan orang tua atau leluhurnya. Apalagi dengan dukungan penuh Partai Komunis China yang terasa semakin akrab saja dengan istana dan partai berkuasa.

Bahaya bangkit Neo PKI dan komunisme jangan diremehkan. Fenomena pelecehan agama yang semakin marak, isu radikalisme umat beragama, hingga RUU HIP dan BPIP adalah tanda kebangkitan itu. Sejarah penyusupan dan pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948, dan tahun 1965 adalah bukti bahwa PKI dan komunisme itu selalu gigih dalam berjuang. Pengulangan adalah hukum yang absolut.

Pak Menteri, jangan hapus pelajaran sejarah dari kurikulum SMK dan SMA karena menghapus artinya membodohi generasi muda dan membuka peluang bagi pemutarbalikkan fakta sejarah. PKI yang penghianat dicitrakan sebagai korban. TNI dan umat Islam yang menjadi korban dipropaganda sebagai penindas. PKI memang pandai menipu.

Menjelang mengenang sejarah hitam bangsa akibat penghianatan G 30 S PKI maka presiden sebaiknya berpidato resmi untuk meminta agar  rakyat selalu waspada akan bangkitnya Neo PKI dan komunisme. Bila tidak dan masa bodoh atau bahkan sampai menyatakan bahwa PKI itu tidak ada dan tak mungkin tumbuh kembali, maka jangan salahkan jika rakyat mungkin meragukan kebersihan dirinya dari pengaruh PKI dan komunisme tersebut.

Sejarah merupakan bukti dari suatu perbuatan yang membangun atau menghancurkan. PKI dan komunisme adalah musuh agama, tentara, dan ideologi Pancasila. Musuh dari seluruh rakyat Indonesia.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya