Berita

Cover film Penumpasan Pengkhianatan PKI/Net

Publika

Sejarah Pengkhianatan PKI Akan Dihapus?

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2020 | 12:02 WIB

WACANA penghapusan pelajaran sejarah di SMK dan menjadi pilihan di SMA oleh Kemendikbud mengemuka. Tidak jelas apa yang menjadi motif dan argumennya. Hanya yang ramai di medsos adalah kekhawatiran adanya upaya menghapus sejarah kelam PKI beserta pemberontakannya.

Setelah sejarah Islam di madrasah juga terbuldozer oleh kebijakan Menteri Agama kini Mendikbud melakukan langkah yang serupa. Mengingat tidak adanya visi dan misi menteri, maka kebijakan mendasar seperti ini tentu menjadi tanggung jawab presiden.

Di tengah eskalasi penyusupan paham komunisme dan bangkitnya Neo PKI, maka diskursus penghapusan pelajaran sejarah dalam program penyederhanaan kurikulum SLA, akan menjadi isu yang sensitif. Akhir-akhir ini penayangan film G 30 S PKI pun menjadi pro dan kontra.


Rezim Jokowi memang kurang peduli dengan kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Neo PKI atau pengembangan Komunisme. Keresahan publik direspon dingin oleh Pemerintah. Tidak ada sedikitpun  "warning" bahaya atau ancaman Komunisme. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemimpin memang tidak sedang memikirkan rakyatnya.

Sejarah penghianatan PKI mesti diajarkan kepada anak-anak didik. Dari generasi ke generasi. Tidak boleh dihapus. Kekejian fitnah dan adu dombanya harus diketahui. Kepura-puraan dalam membela Pancasila harus menjadi pelajaran. Mahir dalam menyusup ke elit kekuasaan. Sekelas presiden pun dapat tersentuh dan terpengaruh.

Soekarno mati-matian berjuang agar PKI masuk Kabinet Ali Satro Amidjojo pasca Pemilu 1955. Memaksa membentuk Kabinet Gotong Royong. Menggunakan otoritas dan wibawanya untuk membentuk Front Nasional menuju Nasakom. PKI ditarik menjadi bagian dari pilar kekuatan bangsa. Sejarah mencatat pidato Soekarno saat HUT PKI bulan Mei 1965 dengan judul "Subur subur suburlah PKI".

Anak Sekolah Menengah tingkat Atas tidak boleh didoktrin "menghafalkan kategori-kategori" seolah PKI adalah korban pembantaian, PKI diperlakukan zalim, PKI sasaran fitnah, atau komunisme faham yang layak hidup. Doktrin seperti itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan dalam rangka mengelabui generasi muda.

Anak atau cucu PKI berada di mana-mana baik birokrasi atau parlemen. Menjadi pengusaha atau mungkin rohaniawan. Mereka potensial untuk membangkitkan spirit perjuangan orang tua atau leluhurnya. Apalagi dengan dukungan penuh Partai Komunis China yang terasa semakin akrab saja dengan istana dan partai berkuasa.

Bahaya bangkit Neo PKI dan komunisme jangan diremehkan. Fenomena pelecehan agama yang semakin marak, isu radikalisme umat beragama, hingga RUU HIP dan BPIP adalah tanda kebangkitan itu. Sejarah penyusupan dan pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948, dan tahun 1965 adalah bukti bahwa PKI dan komunisme itu selalu gigih dalam berjuang. Pengulangan adalah hukum yang absolut.

Pak Menteri, jangan hapus pelajaran sejarah dari kurikulum SMK dan SMA karena menghapus artinya membodohi generasi muda dan membuka peluang bagi pemutarbalikkan fakta sejarah. PKI yang penghianat dicitrakan sebagai korban. TNI dan umat Islam yang menjadi korban dipropaganda sebagai penindas. PKI memang pandai menipu.

Menjelang mengenang sejarah hitam bangsa akibat penghianatan G 30 S PKI maka presiden sebaiknya berpidato resmi untuk meminta agar  rakyat selalu waspada akan bangkitnya Neo PKI dan komunisme. Bila tidak dan masa bodoh atau bahkan sampai menyatakan bahwa PKI itu tidak ada dan tak mungkin tumbuh kembali, maka jangan salahkan jika rakyat mungkin meragukan kebersihan dirinya dari pengaruh PKI dan komunisme tersebut.

Sejarah merupakan bukti dari suatu perbuatan yang membangun atau menghancurkan. PKI dan komunisme adalah musuh agama, tentara, dan ideologi Pancasila. Musuh dari seluruh rakyat Indonesia.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya