Akan Bicara Di PBB, Jokowi Diminta Bahas Natuna, Corona, Hingga Palestina

Indonesia perlu mendorong peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia.

Hal itu berkenaan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang akan berpidato dalam sidang majelis umum PBB ke-75 pada 22-29 September secara virtual.

Hal pertama yang bisa diangkat Presiden Joko Widodo adalah soal pandemi Covid-19 di Tanah Air yang belum surut. Yang tak kalah penting juga soal perdamaian antara Palestina dan Israel.

“Perdamaian itu tentu tidak boleh menggagalkan keputusan yang telah dibuat berdasarkan Arab Peace Initiative atau Inisiatif Perdamaian Arab pada 2002 dan resolusi Organisasi Kerjasama Islam (OKI),” kata anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal kepada wartawan, Jumat (18/9).

Legislator Fraksi PPP ini menjelaskan, berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab, negara-negara Arab hanya dapat melakukan hubungan diplomatik dengan Israel setelah masalah Palestina terselesaikan. Dalam hal ini, Israel harus mengembalikan tanah yang didudukinya dalam perang 1967 termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur dan Tepi Barat kepada Palestina.

“Kami juga mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap Palestina, meski akhir-akhir ini terjadi normalisasi hubungan Israel dengan dua negara Arab, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain,” imbuhnya.

Yang menjadi catatan penting, kata Iqbal, Jokowi juga harus menyinggung masalah pelanggaran ZEE dan klaim China atas perairan Natuna ke PBB.

“Apalagi, beberapa kali kapal China melewati perairan Natuna yang merupakan wilayah sah Indonesia sebagai ZEE, terakhir sekitar 12 September 2020 lalu. Langkah diplomasi sembari tetap mengerahkan kapal militer untuk menjaga perairan di Natuna perlu dilakukan oleh Indonesia,”katanya.

“Dalam mempertahankan kedaulatan RI, pemerintah tidak boleh kompromi, termasuk terkait polemik perairan Natuna,” tambahnya.

Eksploitasi anak buah kapal juga diminta PPP dapat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam sidang umum PBB tersebut.

“Apalagi tidak sedikit kasus eksploitasi ABK asal Indonesia hingga ada yang meninggal dunia. Dewan HAM PBB perlu memberi perhatian dan perlindungan terhadap ABK yang bekerja di industri perikanan,” tandasnya.