Pilkada Bukan Kebijakan Yang Mampu Hijaukan Zona Merah Corona

Kebijakan pemerintah untuk meneruskan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 kembali dikritik, meski mempunyai efek positif bagi perekonomian masyarakat di daerah. 

Direktur Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf mengingatkan bahwa cukup banyak daerah yang kondisinya masuk kategori sangat rawan penularan Covid-19 atau diistilahkan sebagai zona merah. 

"45 daerah masuk zona merah, tentu kebijakan dan tindakan yang tepat diperlukan. Sementara pemerintah tetap ingin pilkada jalan," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/9). 

Lebih lanjut, Aktivis Bandung Intiative ini juga mengomentari perspektif pemerintah mengenai dampak positif penyelenggaran pilkada yang digelar serentak di 270 daerah untuk masyarakat. 

"Mungkin anggaran dan money politic pilkada mengalir ke daerah, dapat mengisi dapur-dapur di daerah yang sudah enggak ngebul," ungkapnya. 

Namun begitu, Gde Siriana menilai keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada yang pencoblosannya jatuh pada 9 Desember nanti tidak berefek kepada penuntasan Covid-19. 

"Tapi pilkada bukan kebijakan yang dapat menghijaukan zona merah," demikian Gde Siriana Yusuf mengakhiri.