Din Syamsuddin Minta Jokowi Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Kehadiran negara dalam hal ini Presiden penting untuk mengambil alih komando penanganan pandemi Covid-19. Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kepala negara diharapkan bisa menggugah kesadaran masyarakat secara menyeluruh.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Prof Din Syamsuddin saat memberikan kata penutup dalam diskusi daring DN-PIM bertajuk 'Laju Pandemi Tak Terkendali, Langkah Apa Yang Harus Diperbaiki?', Kamis (17/9).

"Perlu sebuah solusi yang sustainable. Saya setuju dan pernah juga disuarakan agar dikembalikan ke sistem pemerintahan, dipimpin oleh presiden dengan keteladanan. Ajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama, saya yakin bangsa Indonesia ini punya watak," jelas Din Syamsuddin.

Din mengatakan, tidak ada kata terlambat meskipun hingga saat ini korban terpapar bahkan meninggal dunia akibat keganasan Covid-19 masih terus berjatuhan.

"Tidak ada kata terlambat, apalagi karena ini berkepanjangan. Ini belum terlambat," tekannya.

Din juga menyampaikan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta tidak menyelesaikan masalah tapa didukung oleh daerah-daerah lain yang juga rawan Covid-19.

"PSBB yang serius! PSBB di DKI ini tidak akan menyelesaikan masalah kecuali juga diikuti PSBB oleh daerah-daerah rawan lainnya Jabar, Jatim, DIY," tuturnya.

Atas dasar itu, manta Ketua Umum PP Muhammadiyah ini meminta semua elemen yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi bekerja sama agar Bangsa Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi Covid-19 ini.

"Masyarakatnya memang harus digalang dan ini porsinya tokoh-tokoh agama. Kita bersama-sama dan di UU (Kekarantinaan Kesehatan) tutup pintu-pintu masuk. Tapi kok dibuka juga? Kita kritik waktu itu, masak warga negara dari sumber virus ini dimungkinkan dibiarkan masuk," ucapnya.

Selain Din Syamsuddin, turut hadir secara virtual dalam sarasehan kebangsaan ke-32 DN-PIM antara lain Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Pakar Molecular Epidemiologi Tifauzia Tsyassuma, Dokter sekaligus Bendahara Umum DN-PIM Ulla Nuchrawaty dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban.