Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman/Net
Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta tidak segan-segan memanggil untuk memeriksa anggota DPR RI yang ditengarai terlibat dalam pusaran kasus Djoko Tjandra.
Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meyakini, jika hal tersebut dilakukan Kejagung maka Presiden Jokowi akan merestui.
“Saya yakin Pak Jokowi tidak akan melindungi, walaupun teman-teman DPR berasal dari parpol pendukung utama Bapak Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu,†kata Benny dalam acara webinar yang diselenggarakan Nagara Institute bertajuk “Negara Vs Tim Pinangki†melalui virtual, Kamis (17/9).
Sikap Jokowi itu, kata Benny, sekaligus menjadi bukti presiden memiliki komitmen yang kuat tehadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara proporsional dan profesional ketika membongkar tuntas sampai keakar kasus Djoko Tjandra.
Sebaliknya, kata politisi Partai Demokrat ini, jika Presiden Jokowi tidak mengambil langkah sedikitpun maka akan ada dugaan spekulasi liat di tengah masyarakat.
“Jangan-jangan Presiden Jokowi tahu juga kasus ini. Tetapi pura-pura tutup mata. Ini yang saya takutkan publik menduga-duga karena mulai membangun analisisnya bahwa skenario kasus Djoko Tjandra keterlibatan Pinangki hanya kaki kecil, dari sekian kaki yang ikut bermain menyusun skenario pembebasan Djoko Tjandra,†papar Benny.
Benny mengingatkan, ketelibatan top elit politik dalam kasus Djoko Tjandra bisa saja terjadi. Mengingat, terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali itu memiliki relasi politik yang sangat kuat dengan berbagai kalangan serta uang yang cukup banyak.
“Karena kasus yang menimpa beliau (Djoko Tjandra) itu melibatkan tokoh-tokoh politik pada saat itu. Saya terus terang menunggu langkah nyata Presiden,†tandas Benny.
