IFRC sebut pandemi Covid-19 memicu diskriminasi di antara orang-orang Asia/Net
Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit (IFRC) memperingatkan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini telah memicu persoalan sosial, yaitu diskriminasi terhadap suatu komunitas tertentu.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh IFRC mengungkap, pandemi virus corona baru telah mendorong diskriminasi terhadap komunitas yang rentan di Asia, termasuk migran dan orang asing.
Hasil survei yang dilakukan pada 5.000 orang di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Pakistan menunjukkan, sekitar setengahnya menyalahkan kelompok tertentu karena menyebarkan virus corona.
Kelompok yang banyak disalahkan adalah orang China, imigran, dan orang asing.
“Hal ini mengkhawatirkan, baik pekerja migran nasional maupun pekerja asing disalahkan atas penyebaran Covid-19 karena mereka sudah cukup rentan,†papar salah satu peneliti utama dari IFRC untuk Asia Pasifik, Dr Viviane Fluck, kepada
Reuters.
Di Indonesia, lebih dari separuh orang yang disurvei menyalahkan orang asing dan pelanggar aturan.
Sementara di Myanmar, kelompok yang paling sering dianggap bertanggung jawab adalah mereka yang datang dari China serta orang asing lainnya.
Sebanyak dua pertiga orang Malaysia yang disurvei menyalahkan kelompok tertentu, di antaranya adalah migran, turis asing, dan migran ilegal.
Pada Mei, pihak berwenang Malaysia menangkap ratusan migran dan pengungsi tanpa dokumen sebagai bagian dari pemberlakukan Movement Control Order (MCO).
Di Pakistan, kebanyakan orang yang disurvei menyalahkan kontrol pemerintah yang tidak memadai di perbatasan dengan Iran, diikuti oleh warga negara termasuk peziarah yang kembali dari Iran dan kemudian orang-orang dari China.
PBB mengatakan, menyalahkan satu kelompok tertentu atas pandemi Covid-19 dapat merusak langkah-langkah mitigasi. Pasalnya, kelompok rentan tersebut menjadi sulit mendapatkan pengobatan.
Fluck sendiri mengatakan, untuk mencegah aksi diskriminasi, semua pihak harus dokus memerangi rumor terkait dengan dinamika kekuasaan yang mendasari dan masalah struktural ketimpangan.
