Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Net
Sikap Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membongkar kebobrokan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara terbuka, khususnya PT Pertamina (Persero) menjadi polemik.
Peneliti Institute Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai sikap Ahok sudah tidak sejalan lagi dengan visi-misi Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kan jargonnya Kementerian BUMN adalah akhlak. Akhlak itu kan salah satu unsurnya 'H', harmonis. Nah, dengan sikap Pak Ahok yang kontroversial ini justru membuktikan Pak Ahok tidak menjalankan apa yang menjadi visinya Kementerian BUMN," ujar Abra saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).
Sementara dari sisi misi, Erick Thohir yang ingin prinsip Good Corporate Governance (GCG) terbangun di internal BUMN, menurut Abra, ternodai dengan sikap Ahok yang kembali menimbulkan kegaduhan.
"Subtansi masalah yang seharusnya bisa sama-sama bisa dikawal oleh kementerian BUMN malah akhirnya disibukan dengan perdebatan di publik. Yang enggak substansial," ungkapnya.
Oleh karena itu, ekonom BUMN lulusan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini meminta Erick Thohir mengambil langkah tegas kepada Ahok. Kementerian BUMN tidak boleh mentoleransi kegaduhan-kegaduhan yang muncul seperti ini.
“Jadi harus ada evaluasi terhadap etika dan tata kelola yang dilakukan komisaris utama," pintanya.
"Karena jika ini dibiarkan, dianggap biasa saja, ini khawatir akan menjadi preseden buruk dan dicontoh juga oleh komisaris-komisaris yang lain. Di mana mereka melihat Ahok saja enggak ditegor, enggak ada sanksi, dan sebagainya. Ini kan khawatir juga," demikian Abra Talattov.
