Berita

peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus/Net

Bisnis

Indef: Tren Kontribusi Cukai HPTL Meningkat

RABU, 16 SEPTEMBER 2020 | 15:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) mesti diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Sebab kontribusi HPTL khususnya dari cukai terhadap penerimaan negara cukup signifikan bila dilihat dari penerimaan cukai HPTL yang meningkat 90%.

"Tahun kemarin saja selama 2019 total cukai dari HPTL sekitar hampir 500 miliar. Tahun ini, baru 1 semester juga sudah hampir 500 miliar. Jadi setengah tahun ini (total cukainya) sudah hampir sama dengan setahun kemarin, artinya meningkat," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus beberapa waktu lalu.

Kontribusi cukai dari industri HPTL juga cukup stabil meski negara tengah berada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini penting diperhatikan karena bila penerimaan cukai meningkat, berarti penjualannya juga meningkat.


"Kalau penjualan meningkat, maka produksi juga meningkat. Ini artinya ada permintaan dari konsumen. Jadi saya melihat berdasarkan data penerimaan cukai HPTL yang meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit Cukai dan Harga Dasar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sunaryo mengatakan, jika ingin melihat kontribusi industri HPTL tidak bisa terlepas dari target hasil tembakau secara umum.

"HPTL itu dimasukkan dalam target HT secara keseluruhan," ujar Sunaryo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).

Sunaryo mengakui bahwa kontribusi cukai mengalami peningkatan semenjak dikenakan cukai di tahun 2018 meski tak signifikan. Ia mengamini bahwa wabah Covid-19 mengganggu industri hasil tembakau yakni tersendatnya supply dan demand tersumbat.

Namun demikian, ia meyakini ada potensi serapan tenaga kerja dari sektor ini yang cukup signifikan ke depannya.

"Untuk serapan tenaga kerja, HPTL cukup bagus karena menampung banyak tenaga kerja dalam berkreasi di sektor ini. Apalagi menjadi wajib pajak baru, tentu negara harus melihat ini," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 14:21

Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Senin, 01 Juni 2026 | 14:19

Patroli Jalan Kaki Berujung Penangkapan Anggota KKB Intan Jaya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:43

PDIP: Kehadiran Megawati di Istana Tak Terkait Oposisi atau Koalisi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:38

Prabowo Dorong Transformasi Nasional Menuju Ekonomi Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 13:37

Keandalan Listrik Jadi Prioritas untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:31

Kenapa 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila? Ini Sejarah dan Alasannya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:30

Kontroversi LCC Empat Pilar MPR Berlanjut ke Pengadilan, Sidang Dimulai Besok

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Kembalikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Lenteng Agung Arah Depok Ditutup hingga Selasa Pagi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:21

Selengkapnya