Perangi Kerja Paksa Di Xinjiang, AS Blokir Impor Lima Produk China

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat (AS) mengumumkan larangan impor beberapa barang yang diproduksi di Provinsi Xinjiang karena dianggap terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada minoritas Uighur.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (14/9), DHS mengatakan, tindakan tersebut dilakukan untuk memerangi kerja paksa ilegal oleh pemerintah China.

Dimuat BBC, larangan tersebut menargetkan lima entitas, meliputi pakaian, suku cadang komputer, kapas, dan produk rambut.

“Dengan mengambil tindakan ini, DHS memerangi kerja paksa ilegal dan tidak manusiawi, sejenis perbudakan modern, yang digunakan untuk membuat barang yang kemudian coba diimpor oleh pemerintah China ke AS," ujar Wakil Sekretaris DHS, Ken Ken Cuccinelli.

Lebih lanjut, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mengatakan, pihaknya akan menyita barang-barang tersebut jika teridentifikasi berhasil mencapai Amerika.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan, Peintah Pelepasan Penahanan (WROs) terhadap barang-barang tersebut menunjukkan, dunia tidak akan mendukung pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China terhadap Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.

"Tindakan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada China bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri praktik kerja paksa yang disponsori negara dan untuk menghormati hak asasi manusia semua orang," kata Pompeo.

Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uighur. Kelompok muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.

Sebanyak 7 persen dari populasi muslim di Xinjiang telah masuk ke kamp-kamp yang menurut pejabat AS dan PBB merupakan kamp pendidikan ulang.

Sementara itu, China memproduksi sekitar 20 persen kapas dunia dengan sebagian besar dari Xinjiang. Wilayah tersebut juga kaya akan petrokimia.