Berita

CNE saat konferensi pers di Caracas pada 5 September 2020/Net

Dunia

CNE Tolak Sanksi Sepihak Yang Dijatuhkan AS, Alfonzo: Kami Akan Lindungi Rakyat Yang Merdeka Dan Berdaulat

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 | 08:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (CNE) telah mengeluarkan pernyataan untuk menolak tindakan sepihak dan koersif yang diberlakukan oleh pemerintah AS, yang berusaha menyabot pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 6 Desember mendatang.

Presiden CNE, Indira Maira Alfonzo Izaguirre aau Indira Alfonzo mengutuk lembaga-lembaga pemerintah AS karena menumbangkan kekuasaan dengan mencoba memaksakan langkah-langkah koersif, sepihak, campur tangan, dan ilegal terhadap Electoral Power, kekuatan publik.

Selama proses pencalonan untuk pemilihan parlemen, Alfonzo membacakan pernyataan dari CNE di mana entitas 'dengan tegas menolak' sanksi sepihak dan ilegal untuk menjatuhkan lembaga Negara Venezuela.

“Semua ini merupakan pelanggaran terbuka dan mencolok terhadap prinsip-prinsip paling dasar dari Hukum Publik Internasional, seperti penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat,” bunyi pernyataan yang dibacakan Alfonzo, menurut laporan media Telesur English.

Alfonso menegaskan, CNE telah sepenuhnya memenuhi semua tahapan kalender pemilu untuk menjalankan proses yang transparan.

Ia juga mengatakan bahwa CNE bersama organisasi yang memiliki tujuan politik dan berbagai sektor kehidupan publik nasional telah memperkuat kepercayaan masyarakat secara efisien, efektif, dan transparan, dalam proses pemilu.

CNE menegaskan kembali komitmennya yang tidak dapat direduksi untuk tetap teguh dalam misi fundamentalnya untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan hak partisipasi secara demokratis.

"Kami akan melindungi rakyat yang merdeka dan berdaulat atas keinginan kuat Venezuela untuk mengekspresikan diri mereka melalui hak pilih," ujar Alfonzo.

"Kami rakyat Venezuela telah memutuskan untuk memilih para deputi AN untuk periode 2021-2026 sebagaimana ditetapkan di Magna Carta dari Republik Bolivarian Venezuela," tutup Alfonzo.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya