Sumbar Dan Tokoh Besar

AWAL September 2020, Puan Maharani menggoyang warga Sumatera Barat (Sumbar) dengan pernyataan "semoga Sumatera Barat dukung negara Pancasila”. Namun bukan cuma wilayah Sumbar yang bergoyang dan bergetar, melainkan seluruh Indonesia.

Setidaknya getaran bergema di media sosial, memicu munculnya berbagai unggahan status di media sosial. Polemik pro-kontra mendukung atau menyerang pernyataan Puan pun bergaung ke mana-mana.

Isunya bukan lagi semata-mata soal karakteristik budaya Sumbar, yang agamis, namun merambah ke soal ideologi Pancasila. Juga diskursus soal ‘Tokoh Besar”, yang tak lagi lahir di ranah Sumbar.

Sumbar pernah tercatat melahirkan tokoh-tokoh besar yang berkontribusi mewujudkan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi, memupuk rasa kebangsaan dan menyemai rasa keadilan serta kebebasan. Nama seperti Tan Malaka, Hatta, Syahrir, Natsir, hingga Hamka, adalah sejumlah bapak bangsa asal Sumbar yang tertoreh peran sejarahnya.

Pernyataan Puan memicu polemik soal aktualisasi peran “urang awak” dalam konteks Indonesia modern, di abad 21. Secara anakronistik, mereka yang “pro-Puan”, mempertanyakan absennya Sumbar dalam pergulatan kebangsaan kontemporer.

Sumbar dinilai tidak lagi melahirkan “tokoh-tokoh besar” yang berkontribusi dalam membangun wacana pluralitas dan modernitas ke-Indonesiaan.

Alih-alih, Sumbar kini dianggap sebagai salah satu wilayah yang getol melahirkan wacana kontroversi politik dan polemik banal. Kontroversi soal identitas kultural, kedaerahan, atau keyakinan keagamaan. Tema yang dinilai mundur ke belakang dan dianggap ketinggalan zaman.

Sentimen “Sumbar tak lagi melahirkan tokoh besar”, kalaupun benar, tentu tidak untuk menjadi wacana diskursus yang serius. Sejarah bukanlah proses linier yang ajeg polanya. Tidak ada keharusan Sumbar wajib, selalu, melahirkan “tokoh besar”. Khususnya karena tolok ukur tokoh besar era politik “pergerakan kemerdekaan” agak rancu jika diterapkan di era politik “pencarian kemakmuran” saat ini.

Tolok ukur “kebesaran” tokoh politik era pergerakan adalah memiliki visi kebangsaan. Juga ketabahan dan kegigihan melawan ancaman pengasingan, pembuangan pemenjaraan, persekusi atau penyiksaan oleh kekuasaan penjajah. Di era politik pencarian kemakmuran saat ini, visi kebangsaan sepertinya tidak lagi diperlukan—karena tema yang mustinya sudah selesai.

Juga tidak lagi perlu segala romantisasi ketabahan dan kegigihan untuk melawan apapun—selain melawan obsesi dan hasrat memakmurkan diri. Ancaman penjara, persekusi, dan sejenisnya, dulu ditujukan untuk kekuasaan penjajah.

Kini ancaman ini adalah persoalan menahan diri dari hasrat manipulasi dan korupsi. Serta kemampuan menjaga tutur kata, adab kesopanan dan basa-basi politik, pada sistem oligarkis kepartaian.

Ukuran “kebesaran tokoh” era saat ini jauh lebih sulit ketimbang era pergerakan politik memperjuangkan kemerdekaan. Dulu tujuan perjuangan cuma satu hal: membawa Indonesia merdeka. Sebuah kerja kolektif cita-cita bersama untuk mengusir musuh tunggal, si penjajah.

Di era pencarian kemakmuran, sarana untuk menjadi tokoh besar lebih sulit kriteria dan tolok ukurnya. Bukan cuma karena musuhnya tidak kasat mata, penjajah tak lagi ada. Namun juga “musuh” itu ada dalam diri sendiri. Bagaimana mampu berhasil memperjuangkan kelimpahan harta bagi diri dan keluarga, sukses membangun dinasti politik, agar terjamin kepastian kemakmuran keluarga.

Itu adalah perjuangan diri yang jauh lebih sulit dari sekadar mengusir penjajah. Tingkat keimanan untuk menolak godaan memperjuangkan kemakmuran diri jelas “jauh lebih sulit’ ketimbang memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Khususnya di era persaingan sengit kompetisi untuk memperjuangkan diri agar tetap bisa eksis dalam sistem oligarki partai politik saat ini, ketika parpol dikuasai oleh keluarga-keluarga elite oligarkis. Perjuangan di Parpol adalah bagaimana berhasil mengurus diri sendiri—dan mengurus keluarga pemilik parpol—sebelum memiliki akses “mengurus negara”. Perjuangan agar tetap eksis di internal parpol kerap lebih berat ketimbang perjuangan menjadi “tokoh besar” untuk Indonesia.

Sejarawan Thomas Carlyle, pada 1840, pernah merumuskan “The great man theory”. Menurutnya, sejarah bisa diuraikan dengan melihat kiprah dan kharisma tokoh-tokoh besar dan para pahlawan, merekalah yang  membentuk dan mewarnai sejarah.

Namun teori ini dikritik oleh Herbert Spencer, yang menilai "tokoh besar” adalah produk sistem nilai masyarakat, kiprahnya adalah produk kondisi sosiol-politik yang melingkupinya. Tokoh besar dilahirkan oleh sistem nilai masyarakatnya, bukan cuma kemampuan personalitas.

Paradoks menjadi “tokoh besar’ di era perjuangan kemakmuran di Indonesia saat ini adalah—sebagaimana era perjuangan kemerdekaan—anda harus terjun dalam dunia politik. Di masa lalu, kegigihan dan ketabahan perjuangan politik adalah mewujudkan nilai kebebasan, keadilan, dan kebenaran. Itulah tolok ukur kebesaran.

Namun, di era saat ini, begitu anda masuk dalam politik, segera parpol mengerdilkan anda—khususnya jika anda serius dan gigih menyuarakan kebebasan, keadilan, dan kebenaran.

Politik kini adalah perjuangan besar untuk menjadi tokoh kerdil. Ini paradoks yang dihadapi Puan dan warga Sumbar.

Lukas Luwarso