PKS Berharap Kebijakan Rem Darurat Gubernur Anies Didukung Semua Pihak

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menarik rem darurat dengan mengetatkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal pandemi perlu didukung oleh semua pihak.

Demikian yang disampaikan Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohammad Arifin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/9).

"Perlu komitmen semua warga masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan agama, yang terus menggencarkan informasi dan edukasi protokol kesehatan 3 M," ungkapnya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan PSBB masa transisi sebanyak lima kali. Namun menurut Arifin, selama masa transisi perkembangan kasus Covid-19 justru semakin mengkhawatirkan.

Menurut politisi PKS ini, beban rumah sakit (RS) di Jakarta sudah cukup berat, jika tidak dilakukan pengetatan kembali dengan rem darurat ini dikhawatirkan pelayanan di RS bisa kolaps.

"Karena pasien yang membludak dan melebihi kapasitas RS serta ketersediaan tenaga kesehatan," ujarnya.

Dirinya mengusulkan, Pemprov DKI perlu mengkaji, mulai pekan depan RS hanya khusus menerima pasien Covid-19 yang berat dan kritis.

Sementara untuk ringan dan sedang diarahkan ke tempat isolasi yang disediakan seperti GOR, upaya ini agar pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat yang sakit non covid.

"Memang perlu dikaji segera, silakan Pemprov DKI melakukannya, misalnya pekan besok tower 4 dan 5 di Wisma Atlet mulai dibuka, dengan kapasitas 4.000 pasien, kalau itu penuh, akan ke Asrama Haji, berikutnya ke kamar-kamar di Pusdiklat milik pemerintah, baru pilihan terakhir ruang isolasi mandiri di GOR yang sudah disediakan," tandas Arifin mengakhiri.