Berita

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, didampingi Pimpinan DPRD, Prasetio Edi Marsudi dan M Taufik/RMOL

Politik

Jakarta Kembali PSBB, Ketua DPRD Minta Anies Perketat Pengawasan Di Zona Merah

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 10:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk lebih ketat mengawasi wilayah-wilayah yang masuk zona merah Covid-19 saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total.

Disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Gubernur DKI Anies Baswedan diminta segera memetakan RT sebagai wilayah mikro berstatus zona merah Covid-19.

"Karena memang wilayah di zona merah ini menjadi bahaya kalau tidak dijaga. Sudah lama Jakarta zona merah. Yang terpenting di sini, PSBB mikro dengan pengawasan di RT-RT itu," kata Prasetyo lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/9).


Politikus PDI Perjuangan ini meminta Anies terus meningkatkan sinergitas antara jajarannya dengan TNI-Polri untuk mengawasi zona merah tersebut.

Menurutnya, langkah itu yang paling objektif ketimbang mengeluarkan pernyataan yang berdampak pada sentimen negatif terhadap perekonomian.

“Yang perlu dilakukan saat ini memang bekerja, mempererat sinergi dengan TNI Polri mulai di tingkat kelurahan, dan hati-hati membuat pernyataan yang bisa membuat IHSG anjlok,” sindir Pras sapaan karib Prasetyo.

Tak berhenti sampai di situ, Prasetyo juga mendorong Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan pimpinan kota-kota penyangga agar penerapan aturan PSBB dapat berjalan maksimal.

"Saya juga berpesan agar Gubernur mulai bersinergi dengan kepala daerah penyangga. Seluruh upaya dan kebijakan aturan dalam PSBB di DKI Jakarta harus juga dilakukan di daerah penyangga, harus linier ini. Kalau enggak, percuma bos," ucap Prasetyo.

Diketahui, PSBB akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 mendatang. Anies menyebut, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya