Gubernur Anies Tarik Rem Darurat, Ketua Fraksi Gerindra: Yang Penting Penegakan Hukumnya Lebih Tegas

Keputusan Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk menarik rem darurat yang akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat memang bukan hal yang mudah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rani Mauliani mengatakan, keputusan tersebut dilakukan di tengah kondisi yang sangat dilematis.

"Jujur sangat dilematis bagi saya pribadi, karena di satu sisi rem darurat akan berdampak juga pada masalah ekonomi," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (11/9).

"Tapi di satu sisi kita juga harus tegak lurus dengan apa yang dikatakan Pak Presiden, dahulukan keselamatan rakyat lalu ekonomi mengikuti," sambungnya.

Kendati begitu, Rani mengingatkan, rem darurat tersebut juga harus dilakukan dengan lebih tegas.

"Yang penting keputusan rem mendadak ini harus bisa lebih tegas dalam penegakkan hukumnya, itu yang utama," ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Meski, ia pun mengaku sulit membayangkan beban yang harus dipikul masyarakat khususnya para pengusaha atas keputusan menarik rem darurat ini.

"Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan kondisi pandemi yang sedang dalam kondisi darurat," tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, alangkah lebih bijaksana bila sebelum mengambil keputusan, Anies dapat melibatkan DPRD sehingga nantinya ketika disampaikan ke akar rumput bisa satu suara.

Sebelumnya, Anies resmi mengumumkan pengetatan PSBB usai melakukan rapat evaluasi bersama Gugus Tugas Pusat Covid-19 dan Provinsi DKI Jakarta bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu bukan lagi PSBB transisi," ungkap Anies Baswedan Rabu malam (9/9) di Balaikota DKI Jakarta.