Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid/Net
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) turut prihatin dengan penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) oleh pemerintah yang dinilai belum berhasil.
Bahkan, dunia internasional pun juga ikut "ketakutan" hingga memboikot kedatangan warga negara Indonesia (WNI) ke 59 negara di dunia.
Hal ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah pusat, dan sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun gunung untuk memimpin dalam mengatasi pandemik Covid-19 di tanah air.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Kamis (10/9).
“Bukan hanya WNI tidak diterima masuk ke 59 negara itu, bahkan ada 11 negara, seperti Amerika Serikat dan Australia mengimbau warganya untuk tidak pergi ke Indonesia, karena penyebaran Covid-19, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai,†ujarnya.
HNW sapaan akrabnya menilai, sikap banyak negara tersebut seharusnya bisa menjadi koreksi dan bahan instropeksi untuk menyemangati pemerintah melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini untuk lebih serius dan profesional melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menyelamatkan mereka dari masalah Covid-19 yang sudah mewabah dan menghadirkan darurat kesehatan nasional ini.
"Indonesia pun memberlakukan hal sejenis kepada beberapa negara asing, tetapi jumlah negara yang ‘melock-down’ Indonesia itu terlalu banyak, yang menggambarkan meluasnya ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia," kata HNW.
Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II (termasuk luar negeri) ini menuturkan, pemerintah Indonesia perlu melakukan koreksi dan maksimalisasi usaha dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap WNI dalam menyelesaikan masalah Covid-19 dengan menghadirkan kejujuran data, kesatupaduan dan konsistensi kebijakan, serta profesionalitas yang bisa dipercaya oleh dunia internasional.
"Ini juga terkait dengan marwah dan harga diri bangsa dan negara kita, selain pelaksanaan kewajiban melindungi seluruh WNI," tegasnya.
HNW mendesak Presiden Jokowi tampil terdepan, mengambil tanggung jawab sebagai Kepala Negara, agar berbagai silang sengketa pelaksanaan kebijakan soal penanganan Covid -19 bisa segera diselesaikan, sehingga ada harmoni dan sinergi yang positif dan produktif antara pemerintah pusat (termasuk antar Menteri) dengan pemerintah daerah.
Tujuannya adalah agar mereka lebih kompak dan satu kata dalam menangani wabah Covid-19 ini, sehingga persoalan Covid-19 dengan berbagai dampaknya, termasuk ketidakpercayaan masyarakat Internasional itu dapat diselesaikan dengan baik.
"Dan dengan itu penanganan Covid-19 bisa lebih efektif yang diharapkan dengan itu kepercayaan Internasional kepada Indonesia bisa segera pulih kembali. Pemerintah harus betul-betul menjadi teladan dalam mengimplementasikan protokol Covid-19 agar rakyat percaya dan bisa diajak berkontribusi atasi Covid-19," ucapnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah konsisten dan konsekuen untuk lebih serius, dengan Presiden Jokowi sendiri yang turun gunung memimpin langsung penanganan Covid-19 dan dampak-dampak kesehatan, sosial ekonomi, kepercayaan internasional.
Serta fokus menangani wabah ini dengan memaksimalkan dukungan untuk rumah sakit dan para tenaga kesehatan, anggaran penelitian vaksin, penegakan aturan dan memberikan pengayoman dan teladan kepada rakyat.
"Bila komitmen kepala negara sebagai penanggung jawab utama dilaksanakan secara maksimal, kekompakan para aparat laksanakan aturan bisa diwujudkan, RS dan para tenaga kesehatan terposisikan dengan terhormat," tuturnya.
"Sehingga bisa maksimal bantu terpapar covid, dan laku-laku positif itu ditularkan kepada rakyat, rakyatpun melihat keseriusan pemerintah, Indonesia akan mempunyai harapan baru yang dapat atasi Covid-19 dan dampak-dampaknya, sehingga Indonesia dan WNI-nya tidak lagi ditakuti, dan bahkan akan bisa mendapatkan kembali kepercayaan internasional itu," demikian HNW.
