Jakarta Kembali PSBB Total, Pemprov Harus Jelaskan Detail Langkah-langkahnya

Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan menarik rem darurat yaitu menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dipandang secara komprehensif.

Demikian yang disampaikan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.

Namun demikian, Wahyu mengingatkan Pemprov DKI untuk mensosialisasikan langkah-langkah yang dilakukan selama penerapan PSBB yang berlaku mulai Senin pekan depan (14/9) tersebut.

"Berikan kepastian kepada masyarakat, apa sih langkah konkret yang akan diambil pemerintah. Termasuk sampai pendistribusian vaksin," ujar Wahyu, Kamis (10/9).

Politikus Partai Gerindra ini khawatir, bila pemerintah tidak segera menjelaskan secara rinci kepada masyarakat, maka bisa menimbulkan masalah sosial.

"Saya rasa dengan banyaknya masukan, pemerintah dengan segala ikhtiarnya, wajib hukumnya memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Mulai dari bagaikan penanganannya, pengawasannya, penindakannya, dan penyelesaiannya," tegas Wahyu.

Nantinya, saat PSBB total ini kembali diterapkan pekan depan, sejumlah aktivitas di Jakarta akan dibatasi. Termasuk perkantoran yang mesti menerapkan kerja jarak jauh atau work from home (WFH).

"Kalau memang PSBB ini diberlakukan seperti di awal pandemi, DKI menjadi penyumbang pertama resesi ekonomi," tandasnya.