Berita

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Net

Politik

Tolak Sertifikasi Ulama, PKS: Campur Tangan Pemerintah Dalam Berdakwah Akan Jadi Persoalan Baru

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 15:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana standarisasi dan sertifikasi ulama yang disampaikan Kementerian Agama dinilai hanya menimbulkan kegaduhan dalam keberagaman di Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah secara substansi adalah hal yang baik dan mutlak dilakukan siapa pun, terutama para pendakwah agama. Namun hal itu akan menjadi persoalan ketika ada campur tangan pemerintah.

"Menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami bahwa pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," kritik Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).


Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat, menurut Jazuli, presedennya pernah terjadi pada masa lalu di mana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama yang pada akhirnya MUI bersikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.

Anggota Komisi I DPR ini mendukung sikap MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia sehingga sudah semestinya Pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut.

Sebagai langkah alternatif, ia memberi saran agar pemerintah cukup memberi rambu-rambu dan pedoman umum tentang meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. Hal itu kemudian disosialisasi dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Sehingga peningkatan pemahaman dan kualitas dai diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.

"Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik. Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," tutup Jazuli.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya