Berita

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Net

Politik

Tolak Sertifikasi Ulama, PKS: Campur Tangan Pemerintah Dalam Berdakwah Akan Jadi Persoalan Baru

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 15:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana standarisasi dan sertifikasi ulama yang disampaikan Kementerian Agama dinilai hanya menimbulkan kegaduhan dalam keberagaman di Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah secara substansi adalah hal yang baik dan mutlak dilakukan siapa pun, terutama para pendakwah agama. Namun hal itu akan menjadi persoalan ketika ada campur tangan pemerintah.

"Menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami bahwa pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," kritik Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).


Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat, menurut Jazuli, presedennya pernah terjadi pada masa lalu di mana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama yang pada akhirnya MUI bersikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.

Anggota Komisi I DPR ini mendukung sikap MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia sehingga sudah semestinya Pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut.

Sebagai langkah alternatif, ia memberi saran agar pemerintah cukup memberi rambu-rambu dan pedoman umum tentang meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. Hal itu kemudian disosialisasi dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Sehingga peningkatan pemahaman dan kualitas dai diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.

"Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik. Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," tutup Jazuli.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 14:21

Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Senin, 01 Juni 2026 | 14:19

Patroli Jalan Kaki Berujung Penangkapan Anggota KKB Intan Jaya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:43

PDIP: Kehadiran Megawati di Istana Tak Terkait Oposisi atau Koalisi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:38

Prabowo Dorong Transformasi Nasional Menuju Ekonomi Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 13:37

Keandalan Listrik Jadi Prioritas untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:31

Kenapa 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila? Ini Sejarah dan Alasannya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:30

Kontroversi LCC Empat Pilar MPR Berlanjut ke Pengadilan, Sidang Dimulai Besok

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Kembalikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Lenteng Agung Arah Depok Ditutup hingga Selasa Pagi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:21

Selengkapnya