Anies Tarik Rem Darurat, Fraksi Golkar DPRD: Enggak Bisa Tiba-tiba Lompat Ke Gigi 1

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat atau emergency break sebagai upaya menekan penyebaran virus corona baru alias Covid-19 di Ibukota mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, ditariknya rem darurat secara mendadak akan merugikan masyarakat Ibukota.

"Emergency break itu nggak bisa dari 100 langsung ke 0. Ini akan sangat merugikan masyarakat Ibukota," ujar Baco saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/9).

Menurut Baco, langkah Anies yang sebelumnya gencar melakukan tes Covid-19 seharusnya juga dibarengi dengan upaya antisipasi. Sehingga tidak terjadi lonjakan kasus dan keterbatasan kapasitas rumah sakit seperti saat ini.

"Emergency break juga tidak boleh dilakukan secara radikal dan ekstrem. Seharusnya dia nurunin dari gigi 5 ke 4 dulu. Atau ke 3 lah, baru ke 1. Jadi nggak bisa tiba-tiba lompat ke 1. Itu akan menghancurkan semua sendi ekonomi," sambungnya.

Selain itu, menurut Baco dalam memutuskan menarik rem darurat di Ibukota Negara, Pemprov DKI Jakarta harus minta pandangan pemerintah pusat. Tidak bisa jalan dengan sendirinya.

"Dia (Pemprov) harus izin pusat dan harus koordinasi dengan daerah penyangga. Jadi nggak bisa jalan sendiri," tegasnya.