Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok/Net
PT Pertamina (Persero) dinilai mempunyai beberapa persoalan yang saat ini mulai terungkap dan menjadi sorotan masyarakat.
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto mengatakan, persoalan atau masalah tersebut bisa dibilang sebagai apesnya Pertamina.
Apesnya Pertamina tersebut disebabkan oleh tiga persoalan. Pertama, tentang kerugian Pertamina pada semester I-2020 mencapai 767,92 juta dolar AS atau setara dengan Rp 11,33 triliun.
"Kedua, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba tiba Pertamina terhempas dari Fortune Global 500. Dan ketiga, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)," ujar Adri Zulpianto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/9).
Apesnya Pertamina semakin mengenaskan ketika pihak manajemen perusahaan berusaha untuk mencari-cari alasan mengapa Pertamina bisa merugi.
Adri pun mencatat ada tiga alasan yang manajemen Pertamina kambinghitamkan. Yaitu penurunan penjualan, fluktuasi rupiah terhadap dolar AS, dan melemahnya harga minyak mentah dunia.
"Tetapi buat kami dari Alaska, alasan apapun yang diberikan Pertamina tidak bisa diterima begitu saja. Karena dalam hitung-hitungan bisnis, Pertamina tidak mungkin rugi. Saat itu harga BBM internasional sedang anjlok turun tapi harga jual BBM kepada rakyat tetap tinggi atau tidak mengalami penurunan sepersen pun," jelas Adri.
"Dan terakhir yang bikin Pertamina terlihat tambah kacau adalah tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komut. Dimana pengangkatan Ahok ini banyak melanggar peraturan yang dibuat oleh kementerian sendiri," sambung Adri.
Aturan yang dilanggar diantaranya, Permen BUMN 01/2011 tentang Penerapan GCG, Permen BUMN 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Pengangkatan Komisaris BUMN, dan UU BUMN 19/2003.
Dengan demikian, Alaska menilai bahwa kerugian Pertamina sangat jelas diakibatkan adanya mismanajemen dalam internal Pertamina itu sendiri.
"Maka untuk itu, Alaska meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera memperbaiki manajemen Pertamina. Dan langkah pertama, yang harus dilakukan adalah untuk segera memecat Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina," pungkas Adri.
