Pemboikotan WNI Di Luar Negeri Bukti Penanganan Covid-19 Dalam Negeri Belum Pas

Larangan puluhan negara terhadap masuknya warga negara Indonesia (WNI) mengindikasikan penanganan virus corona baru (Covid-19) dalam negeri belum berjalan baik.

"Kebijakan 59 negara tersebut mengonfirmasi pendekatan penanganan Covid-19 di Indonesia belum pas. Berbagai lobi juga akan sia-sia kecuali satu hal, yakni menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19. Tidak ada jalan lain," kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9).

Untuk menurunkan angka konfirmasi positif, hal yang harus dilakukan yakni dengan mengutamakan kesehatan dibanding kepentingan lain, termasuk ekonomi. Hal itu penting karena saat ini, selain kasus Covid-19 yang tak kunjung turun, ekonomi Tanah Air juga sudah dalam jurang resesi.

Saat ini, kata Mufida, kebijakan testing dan tracing harus dimasifkan. Ketimpangan rasio tes PCR antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya juga harus dikurangi. Setelah tes masif digalakkan, pemerintah perlu memperbanyak sarana isolasi mandiri bagi orang terkonfirmasi positif tanpa gejala.

"Sekarang OTG dengan klaster keluarga mulai dominan, tetapi sarana untuk isolasi mandiri belum tersedia secara merata di daerah-daerah. Ini semua menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana yang memadai," jelasnya.

Selain itu, pengetatan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, belakangan kesadaran masyarakat mulai terkikis.

"Sekarang ada jargon umum 'asal memakai protokol kesehatan' semua agenda diperbolehkan. Tapi fakta di lapangan tidak ketat memberlakukan protokol kesehatan. Pemerintah perlu menginjak rem terutama di provinsi-provinsi penyumbang kasus konfirmasi terbesar Covid-19," tutupnya.