Berita

Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati/ist

Politik

Pemboikotan WNI Di Luar Negeri Bukti Penanganan Covid-19 Dalam Negeri Belum Pas

RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 14:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Larangan puluhan negara terhadap masuknya warga negara Indonesia (WNI) mengindikasikan penanganan virus corona baru (Covid-19) dalam negeri belum berjalan baik.

"Kebijakan 59 negara tersebut mengonfirmasi pendekatan penanganan Covid-19 di Indonesia belum pas. Berbagai lobi juga akan sia-sia kecuali satu hal, yakni menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19. Tidak ada jalan lain," kata anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9).

Untuk menurunkan angka konfirmasi positif, hal yang harus dilakukan yakni dengan mengutamakan kesehatan dibanding kepentingan lain, termasuk ekonomi. Hal itu penting karena saat ini, selain kasus Covid-19 yang tak kunjung turun, ekonomi Tanah Air juga sudah dalam jurang resesi.


Saat ini, kata Mufida, kebijakan testing dan tracing harus dimasifkan. Ketimpangan rasio tes PCR antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya juga harus dikurangi. Setelah tes masif digalakkan, pemerintah perlu memperbanyak sarana isolasi mandiri bagi orang terkonfirmasi positif tanpa gejala.

"Sekarang OTG dengan klaster keluarga mulai dominan, tetapi sarana untuk isolasi mandiri belum tersedia secara merata di daerah-daerah. Ini semua menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana yang memadai," jelasnya.

Selain itu, pengetatan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, belakangan kesadaran masyarakat mulai terkikis.

"Sekarang ada jargon umum 'asal memakai protokol kesehatan' semua agenda diperbolehkan. Tapi fakta di lapangan tidak ketat memberlakukan protokol kesehatan. Pemerintah perlu menginjak rem terutama di provinsi-provinsi penyumbang kasus konfirmasi terbesar Covid-19," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya