Berita

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas saat diskusi virtual LHKP bertajuk "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal”, Rabu (9/9)/Net

Politik

Busyro Muqoddas: Demokrasi Semakin Sakit, Terpental, Dan Krisis Jiwa Gara-gara Dinasti Politik

RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai semakin berpenyakit. Hal ini ditandai dengan para calon kepala daerah yang muncul karena dinasti.

Begitu kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas dalam diskusi virtual LHKP bertajuk "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal”, Rabu (9/9). 

"Pimpinan Pusat (Muhammadiyah) mengidentifikasi sejumlah problem, yaitu problem terkait penyehatan demokrasi. Demokrasi kita bukan saja sedang sakit tapi semakin sakit, semakin terpental, semakin mengalami krisis jiwa," ujarnya saat memberi pemaparan. 

Demokrasi Indonesia yang sakit, menurut mantan Ketua Komisi Yudisial ini, ditandai dengan munculnya calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 yang berbasis politik dinasti. 

"Beberapa waktu yang lalu kami sudah sering menyampaikan ke publik, dan dinasti politik ini justru dipelopori oleh pejabat elite di Istana sana yang sedang menjabat tentunya," ungkapnya. 

Secara pribadi, Busyro memandang dinasti politik tidak akan menjadi persoalan yang begitu rumit jika seorang elite politik yang mendorong keluarganya maju pilkada tidak sedang menjabat di pemerintahan. 

Namun fakta yang ada sekarang ini, banyak penguasa yang menjabat di pemerintahan mendukung keluarganya dengan kasat mata mempertontonkan ke hadapan masyarakat luas. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada struktur kekuasaan di pemerintahan. 

“Apabila terpilih, itu akan ada hubungan struktural fungsional antara kepala daearahnya yang terpilih yang keluarganya itu, dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin sebuah struktur kekuasaan di tingkat pusat," ungkapnya. 

"Nah inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan yang memprihatinkan," demikian mantan pimpinan KPK itu.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya