Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono/Net

Politik

Ditanya Struktur Gerindra, Arief Poyuono: Maaf, Saya Lagi Sibuk Urus Kawan-kawan Buruh

RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 11:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nama Arief Poyuono menjadi sorotan pasca Partai Gerindra menyerahkan susunan pengurus ke Menkumham Yasonna Laoly. Pasalnya, Arief Poyuono menduduki jabatan penting dalam kepengurusan sebelumnya, yakni sebagai wakil ketua umum partai.

Sorotan semakin tajam saat Jurubicara Gerindra Habiburokhman seolah menihilkan keberadaan Arief Poyuono. Saat ditanya wartawan tentang posisi Arief di pengurusan baru, Habiburokhman malah balik tanya ke wartawan soal siapa Arief.

Seolah memberi penegasan, Habiburokhman mengaku tidak mengenal sosok Arief Poyuono.


Namun demikian, Arief Poyuono ternyata santai mendengar kabar tersebut. Termasuk kabar dirinya tidak lagi masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Gerindra.

Alih-alih mengurusi posisi baru di Gerindra, Arief Poyuono justru sibuk aksi nyata dalam mengadvokasi buruh. Ini lantaran dirinya merupakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

“Saya enggak tahu (struktur baru Gerindra). Maaf, saya lagi sibuk ngurus kawan-kawan buruh,” tuturnya kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (9/9).

Arief melakukan advokasi lantaran masih banyak buruh yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Kepada redaksi, Arief gamblang mengurai kasus yang sedang dialami buruh tersebut. Meraka rata-rata belum mendapat BLT lantaran banyak perusahaan yang tidak membayarkan BPJS Kenagakerjaan (TK).

Baginya nasib para buruh lebih penting sekadar jabatan di partai. Dia pun fokus agar buruh bisa mendapat BLT dari Presiden Joko Widodo dan bisa memenuhi kebutuhan belanja keluarga mereka.

“Ya mungkin jauh lebih penting daripada jabatan saya di partai, agar kawan-kawan buruh bisa terbantukan dengan program dari pemerintah,” jawabnya saat ditekan mengenai kepengurusan Gerindra.

Dia kembali menerangkan bahwa program subsidi tengah dipercepat pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan sudah mengatakan bahwa pada batch pertama telah terealisasi untuk 2,5 juta buruh.

Sementara untuk batch kedua sebanyak 3 juta penerima, dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta.

"Pada batch pertama sudah terealisasi untuk 2,5 juta dan batch kedua sebanyak 3 juta penerima, dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta penerima," tutupnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya