Berita

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara (akanan)/Rep

Hukum

Mensos Minta KPK Dampingi Program Perlindungan Sosial Sebesar Rp 127 Triliun

RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 11:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).

Kehadiran Mensos beserta jajaran disambut oleh para pimpinan KPK. Mensos Juliari ditemui oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

"Tentunya ini adalah dalam rangka memberikan update dan juga perkembangan terkait program-program perlindungan sosial yang kami kelola, baik yang sifatnya reguler seperti program-program PKH, maupun yang sifatnya khusus. Jadi itu program-program sosial yang kami jalankan di saat pandemik Covid-19 ini," ujar Mensos kepada wartawan saat konferensi pers di lokasi.

Sejak Maret 2020 hingga saat ini, kata Juliari, Kemensos diberikan tugas untuk menjalankan program-program reguler maupun khusus yang anggarannya tidak sedkit, yakni sebesar Rp 127 triliun dari Rp 203 triliun kluster perlindungan sosial di Pemulihan Ekonomi Sosial (PEN).

Pada pertemuan dengan pimpinan KPK, Mensos meminta masukan dan arahan yang perlu diperhatikan pihaknya selama empat bulan terakhir di 2020 untuk melaksanakan program-program yang masih ada.

"Tadi kita menyampaikan ada dua program bantuan sosial yang baru yang akan kita jalankan bulan ini, tentunya kami berharap semua program yang kami jalankan di Kementerian Sosial tentunya tidak hanya tepat sasaran, tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan yang ada," jelas Juliari.

Juliari pun juga ingin diberikan pendampingan dalam menjalankan program-program tersebut oleh KPK yang berfungsi mengawal dan mengamankan program-program pemerintah.

"Oleh karena itu, kami sangat berharap KPK memberikan bimbingan dan juga teguran apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki," pungkas politisi PDIP itu.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya