Khawatir Picu Kegaduhan, Alasan MUI Tolak Program Sertifikasi Dai

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak rencana program sertifikasi dai atau mubalig yang digagas Kementerian Agama (Kemenag). Penolakan itu sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan MUI pada Selasa (8/9) kemarin atau bertepatan 20 Muharram 1442 H. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan hal-hal yang mendasari MUI menolak program sertifikasi dai atau mubalig itu antara lain kekhawatiran program tersebut memicu kegaduhan dan intervensi pemerintah dalam mengontrol kehidupan keagamaan umat Islam. 

"Oleh karena itu, MUI menolak rencana program tersebut," tegas Anwar Abbas melalui keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (9/9). 

MUI, kata Anwar Abbas, bisa memahami pentingnya program peningkatan kompetensi (upgrading) dai atau mubalig sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan, materi dakwah atau tabligh, terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal wawasan kebangsaan, dan sebagainya

"Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas/kelembagaan Islam, termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu," kata Anwar Abbas. 

Lebih lanjut, Anwar Abbas mengimbau kepada semua pihak untuk tidak seenaknya mengkait-kaitkan paham radikalisme dengan ulama, mubalig atau dai. Apalagi hanya didasarkan pada aspek fisik yang good looking. 

"Menghmbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian Anwar Abbas.