Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe/Net
Pengunduran diri Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe tampaknya menjadi angin segar bagi partai-partai oposisi.
Setelah kalah pada 2012, koalisi Partai Demokrat Jepang terpecah belah. Namun pengumuman Abe untuk mundur karena sakit sepertinya akan membuat mereka kembali bersatu, melansir Reuters.
Partai Demokrat Liberal (LDP) saat ini tengah bersiap untuk memilih pemimpin baru, menggantikan Abe, pada 14 September.
Kepala Sekretaris Yoshihide Suga diproyeksikan akan memenangkan perlombaan di partai dan menggantikan Abe karena memiliki mayoritas suara di parlemen.
Kinerja yang kuat oleh LDP akan meningkatkan peluang Suga untuk memenangkan masa jabatan tiga tahun penuh setelah menyelesaikan masa jabatan Abe.
“Di dalam LDP, semua orang tahu itu (tingkat dukungan) tidak akan pernah setinggi ini lagi,†ujar profesor di Universitas Chuo, Steven Reed.
Saat ini, dukungan untuk LDP telah meningkat menjadi 41 persen dari 33 persen dalam survei surat kabar Yomiuri baru-baru ini, dibandingkan dengan 4 persen untuk Partai Konstitusional Demokratik Jepang (CDPJ).
Kendati begitu, pada saat yang sama, partai oposisi kiri-tengah Jepang tersebut, CDPJ akan bergabung dengan sebagian besar mantan mitranya di Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) pada 17 September.
Kedua kelompok itu, ditambah sejumlah anggota parlemen oposisi yang tidak terafiliasi, muncul ketika Partai Demokrat meledak pada 2017 sebelum pemilihan umum yang dimenangkan LDP dengan mudah.
Partai yang baru bergabung, yang akan diluncurkan secara resmi pada 15 September, bisa menghadapi ujian awal.
Dalam pemilihan majelis rendah terakhir, pada 2017, CDPJ hanya memenangkan 54 kursi, sebagian kecil dari dua pertiga mayoritas yang dikumpulkan oleh LDP dan mitra koalisinya yang lebih kecil.
Partai oposisi baru, yang kemungkinan besar akan dipimpin oleh ketua CDPJ Yukio Edano, akan memiliki 149 calon dari gabungan 710 anggota parlemen di dua kamar parlemen, dibandingkan dengan LDP yang hampir 400.
Untuk memblokir Suga diparlemen, para oposisi perlu membuat sebuah aliansi besar. Artinya, Partai Demokratik Jepang (DPJ) harus ikut serta. Hal ini yang menjadi tantangan karena partai yang didirikan pada 1996 tersebut telah bergumul dengan perbedaan pendapat internal.
“Partai-partai oposisi bahkan hampir tidak bersatu. Mereka bilang akan begitu, tapi itu sangat meragukan," ujar seorang profesor sekaligus mantan anggota parlemen DPRJ, Meiko Nakabayashi.
