Berita

Ilustrasi/Net

Editorial

Indonesia Jadi Negara Yang “Ditakuti”

SELASA, 08 SEPTEMBER 2020 | 12:51 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Negara kuat dan disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi ini. Sebab dengan kekuatan tersebut, negara bisa memberi pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara lain.

Seperti Korea Utara yang walaupun menutup diri dan terkurung oleh para “tetangga” di kawasan, tetap disegani karena memiliki kekuatan militer yang tidak kecil.

Begitu juga dengan Iran yang mampu ditakuti sekalipun beberapa negara besar hendak menghancurkan pengaruh negeri para mullah tersebut di kawasan.


Kini, Indonesia pun turut menjadi negara yang “ditakuti”. Mirisnya, Indonesia ditakuti bukan karena kekuatan militer atau keperkasaan diplomasi, melainkan karena wabah corona yang terus meningkat.

Setidaknya ada 59 negara yang takut dengan Indonesia. Mereka telah mengunci atau me-lockdown warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke wilayah mereka.

Angka ini masih berpotensi bertambah mengingat kasus corona di tanah air secara konsisten merangkak naik. Angkanya mencapai hampir 200 ribu kasus per Senin kemarin (7/9), entah sore nanti.

Kondisi ini tentu ironi, sebab sedari awal pemerintah mengabaikan masukan kelompok kritis untuk melakukan lockdown agar virus tidak berkembang ke penjuru wilayah tanah air.

Alih-alih mengikuti saran, pemerintah justru fokus pada penanganan dampak corona secara ekonomi. Mulai dari memberikan subsidi tiket pesawat, penerbitan Perppu 1/2020 yang kini jadi UU 2/2020, hingga mewacanakan pembentukan Dewan Moneter dalam RUU Bank Indonesia.

Beruntung kemarin Presiden Joko Widodo sudah sadar bahwa fokus utama pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan rakyat.

Kini kita berharap pernyataan presiden berbuah pada produk nyata. Bukan sebatas pernyataan yang menguap seperti saat marah-marah dalam sidang kabinet paripurna dan mengancam para menteri akan melakukan reshuffle. Yang nyatanya, hingga saat ini perombakan kabinet tidak lagi terdengar di Istana.

Terlepas dari hal itu, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan “boikot” bepergian ke 59 negara untuk menata diri. Khususnya untuk menggenjot komoditas substitusi impor.

Petani harus digerakkan, tentu dengan kebijakan yang pro petani, untuk lebih giat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal itu tentu selaras dengan cita-cita ketahanan pangan nasional yang jika berhasil bukan tidak mungkin membuat Indonesia swasembada pangan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya