Bawaslu Jangan Gamang Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kunci keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu menginga pandemi virus corona baru alias Covid-19 masih mewabah dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Oleh sebab itu, Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk jangan ragu menindak tegas setiap pelanggar protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020.

Nova Andika Direktur Eksekutif IBSW menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah jelas termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10/2020 .

“Jadi Bawaslu jangan gamang sanksi pelanggar soal protokol kesehatan," ujarnya kepada redaksi, Senin (7/9). 

Menurutnya, aturan tersebut ditetapkan agar tercipta pilkada yang benar-benar aman dari virus corona bahkan dapat dijadikan sebagai momentum dalam memutus rantai penyebarannya.

"Sudah jelas dalam aturannya. Kalau ada yang tetap ngeyel langgar aturan, Bawaslu harus segera bertindak demi terciptanya pilkada aman dari Covid-19," tegas Nova Andika. 

Berdasarkan PKPU tersebut, dia pun menyoroti peserta agar melaksanakan setiap aturan yang telah ditentukan, seperti pertemuan tatap muka dan dialog harus dilakukan secara terbatas.

Termasuk kegiatan debat publik yang diselenggarakan di dalam ruangan dibatasi dengan jumlah sebanyak 50 orang yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu dan pasangan calon. Kegiatan rapat umum yang dilaksanakan di luar ruangan juga dibatasi dengan maksimal 100 orang. 

Dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon wajib memperhitungkan jarak dan menerapkan protokol Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Nova Andika pun berharap peserta pilkada dalam kampanyenya dapat membagikan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona.

"Pasangan calon diharapkan massif membuat bahan kampanye yang berupa alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat," sambungnya.