Berita

Aktivis 1998, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Pemerintah Paksakan Vaksin Covid-19 Pada Akhir 2020, Haris Rusly Moti: Bahayakan Rakyat!

MINGGU, 06 SEPTEMBER 2020 | 06:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Vaksin Covid-19 yang tengah menjalani uji klinis kembali dikritik publik. Terutama terkait keyakinan pemerintah akan mampu menyediakan vaksin ini mulai akhir 2020 atau awal 2021 mendatang.

Pasalnya, badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan tidak bisa berharap vaksin Covid-19 sudah tersedia hingga pertengahan 2021.

"Kami tahu setidaknya enam hingga sembilan (kandidat vaksin) yang telah melalui jalan panjang penelitian. (Bagaimanapun) menilik linimasa yang realistis, kita belum bisa benar-benar berharap untuk bisa melakukan vaksinasi secara luas hingga pertengahan tahun depan," ujar Jurubicara WHO, Margaret Harris, dalam konferensi pers virtual di Jenewa, Swiss, Jumat kemarin (4/9), dikutip AFP.


Pernyataan WHO yang kontras dengan pernyataan pemerintah inilah yang dipertanyakan aktivis 98, Haris Rusly Moti.

Melalui akun Twitter pribadinya, @motizenchannel, Haris Rusly Moti mengaku bingung dengan penjelasan pemerintah yang terkesan bisa menghadirkan vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini.

"Sobat, aku bingung, WHO yang katanya pro China saja umumkan tak ada vaksin hingga pertengahan 2021. Lalu apa alasannya Presiden
@jokowi & Menteri BUMN @erickthohir paksakan vaksin akhir 2020? Itu berarti, Indonesia tak pakai protokol WHO. Bahayakan Rakyat," tegas Haris Rusly, Sabtu (5/9).

Vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini tengah menjalani uji klinis tahap III yang dilakukan oleh PT Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung. Sejumlah relawan telah menjalani tes, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Proses ini diperkirakan butuh waktu sekitar 6 bulan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya