Mensos Juliari Batubara bersama stafnya/RMOL
Menteri Sosial Juliari P. Batubara diusulkan agar diberikan penghargaan oleh Presiden Joko Widodo, atas kinerja dan kerja kerasnya mengemban tugas negara mengatasi dampak sosial akibat pandemik virus corona baru (Covid-19).
Usulan itu datang dari Anggota Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rekaman video yang beredar di sosial media saat Rapat Kerja (Raker) Menteri Sosial Juliari dan jajaran dengan Komisi VIII DPR RI (3/9) lalu.
Marwan menyatakan, kinerja Mensos Juliari mampu menghindarkan Indonesia dari chaos (kerusuhan) sebagaimana prediksi para pengamat yang menyatakan, pandemik bisa mengarah pada chaos. Namun, kata Marwan, Mensos Juliari justru menepis prediksi-prediksi itu semua.
"Dari chaos sosial bisa merembet ke masalah keamanan dan merembet ke politik. Tapi ternyata ramalan itu tidak terbukti. Maka tugas berat yang dibebankan kepada Pak Juliari dan team ini terjawab sudah. Bahwa pengamat tidak terbukti dan chaos sudah selesai (tidak terjadi)," kata Marwan.
Atas dasar itu, Marwan mengatakan ketika chaos tidak terbukti dan kekhawatiran chaos sosial itu sudah terlewat. Maka sudah selayaknya Mensos Juliari mendapatkan penghargaan.
"Sekarang sudah masuk ke perbaikan ekonomi. Tapi urusan sosial sudah selesai. Karena itu saya setuju dengan Pak Bukhori (anggota Komisi VII Fraksi PKS), bahwa selain Komisi VIII merekomendasikan (penghargaan) sebetulnya Pak Presiden juga layak memberikan penghargaan kepada Pak Yuliari," tuturnya.
Marwan tidak memungkiri, di lapangan masih ditemukan satu dua kasus masyarakat merasa pelayanan kurang cepat, bantuan kurang tepat.
"Itu biasa di lapangan. Karena itu rencana kerja dan anggaran tahun 2021, sudah dijawab Pak Juliari. Termasuk rumitnya penyaluran bansos itu karena datanya kurang tepat, sudah dijawab di sini ada anggaran Rp 1 triliun," kata dia.
Saat Raker dengan Mensos Juliari dan jajaran, Komisi VIII mengapresiasi kinerja Kemensos termasuk tingginya realisasi di tengah meningkatnya anggaran. Mereka juga mengapresiasi capaian Kemensos dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam Raker tersebut, Komisi VIII DPR-RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial untuk TA 2021 sebesar Rp 92,817 triliun. Anggaran ini naik Rp 30,793 triliun atau naik sebesar 49,65 persen, dari pagu indikatif TA 2020 sebesar Rp 62,024 trilliun.
Mensos Juliari pun mengapresiasi dukungan dari Komisi VIII. Ia menyatakan, ada tiga pertimbangan yang mendorong penyusunan TA 2021. Pertama, kejadian dan tren bencana yang cenderung meningkat, sehingga perlu dibarengi dengan upaya penguatan kesiap-siagaan.
"Kemudian juga pada tahun 2021, merupakan tahun pemulihan ekonomi, sehingga perlu upaya pemberdayaan sosial dan padat karya. Dan terakhir ada kebutuhan meneruskan target pembangunan yang tertunda tahun 2020, akibat refocussing anggaran penanganan Covid-19," ujarnya.
