Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief/Net
Pemberitaan pengembalian surat rekomendasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ke DPP PDI Perjuangan membuat Partai Demokrat angkat bicara.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, kabar yang tersiar di banyak media sepenuhnya tidak benar.
"Soal Pilgub Sumbar, dukungan PDIP baru lisan, belum B1KWK," ujar Andi Arief di akun Twitter @AndiArief_, Sabtu (5/9).
Namun demikian, Partai Demokrat memiliki kerjasama yang kuat dengan partai berlambang banteng tersebut di Pilkada serentak 2020.
"Hubungan Demokrat dan PDIP harmonis, ada hampir 40 pilkada se Indonesia yang bekerjasama," tegasnya.
"Jadi, tidak benar ada pengembalian SK. Karena baru dukungan lisan," demikian Andi Arief.
Rabu lalu (2/9), saat mengumumkan bakal paslon usungan PDIP gelombang terakhir, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ikut membacakan untuk Pilgub Sumbar.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila" kata Puan.
Pernyataan Puan yang terakhir menjadi polemik, dan berbuntut panjang.
Bakal calon Wakil Gubernur Sumbar, Ali Mukhni mengatakan, pihaknya sudah mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan.
Pengembalian surat dukungan buntut dari pernyataan Puan Maharani yang menyelipkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Saya sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kami kembalikan SK dukungan dari PDIP," kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (5/9).
"Banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon kami menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," ujarnya menambahkan.
