Bukan Soal Pancasila, PDIP Terkapar Di Sumbar Karena Persepsi Politik Tidak Sesuai Keinginan Rakyat

Pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai lebih relevan dibanding pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDIP, Puan Maharani soal peta politik di Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, kerasnya politik sektarian dan populisme Islam serta faktor resonansi digitalisasi politik melalui media sosial yang terjadi sejak Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019 sangat mempengaruhi persepsi politik masyarakat Sumatera, khusus Sumbar.

"Pernyataan Mega lebih relevan dibanding dengan apa yang disampaikan Puan. Mengapa? Karena apa yang disampaikan Puan enggak pas, seolah-olah Pancasila kalah di Sumbar,” terangnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/9).

“Bukan itu sebabnya hingga mengakibatkan PDIP selalu "terkapar" dan minim kader di Sumbar, persoalannya adalah soal persepsi politik dan leadership," lanjut Satyo Purwanto.
 
Mantan Sekjen Prodem ini menilai bahwa masyarakat Sumbar lebih reaktif terkait isu komunisme dan kultur Muhammadiyah yang lebih puritan mempengaruhi persepsi dalam memilih pemimpin yang berkarakter kuat.

"Sedangkan kepemimpinan nasional yang diusung oleh PDIP, yaitu Jokowi, di Sumbar selalu tumbang sejak 2014-2019 sebab tidak mampu menggambarkan falsafah dan persepsi politik yang diinginkan masyarakat Sumbar," pungkas Satyo.