Berita

Ketua DN-PIM Prof Din Syamsuddin/Repro

Politik

Din Syamsuddin: Insan Pers Miliki Tanggung Jawab Konstitusional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

SELASA, 01 SEPTEMBER 2020 | 21:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Selain memiliki tanggungjawab sosial, insan pers juga memiliki tanggungjawab konstitusional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yakni ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian disampaikan Ketua DN-PIM Prof Din Syamsuddin saat menjadi narasumber dalam diskusi serial DN-PIM bertajuk "Masihkah Pers Berkontribusi Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia" Selasa (1/9).

"Dalam kaitan dengan konstitusi Indonesia, khususnya pembukaan UUD 1945 ada satu frasa tentang misi negara yang menjadi khususnya tanggungjawab pers, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," ucap Din Syamsuddin.


Pria yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menyatakan tanggungjawab insan pers termasuk didalamnya wartawan secara khusus maupun pihak redaksi hingga pihak-pihak yang secara struktural menjadi bagian dari ranah jurnalis mesti ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Tidak sekadar mengatur sistem pendidikan nasional. Tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa, tiada lain adalah bagaimana mencerahkan bangsa dalam arti melakukan pencerahan," tuturnya.

"Pers nasional, memiliki tanggungjawab fungsi edukatif dan fungsi moral untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini," imbuhnya menegaskan.

Namun begitu, belenggu kekuasaan yang senantiasa menghantui insan pers sedianya bisa diantisipasi dengan karya jurnalistik yang faktual dan mengindahkan kaidah jurnalistik itu sendiri.

"Kita juga mengamati dalam dinamika kehidupan politik nasional biasanya pers juga tak terlepas dari tarik menarik dari dan kekuasaan," demikian Din Syamsuddin.

Selain Din Syamsuddin, turut hadir secara virtual dalam diskusi tersebut antara lain wartawan senior yang juga Anggota Kehormatan Dewan Pers Ilham Bintang, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, jurnalis senior dan praktisi media serta dosen pakar komunikasi pun turut meramaikan diskusi tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya