Ketua DPR RI, Puan Maharani/Rep
Pada APBN 2021, pemerintah fokus pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi struktural seperti percepatan transformasi ekonomi digital, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Dengan asumsi makro yang diproyeksikan pemerintah, maka R-APBN tahun 2021 akan berisikan Pendapatan Negara sebesar Rp 1.776,4 triliun; Belanja Negara sebesar Rp 2.747,5 triliun, serta Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB.
Terkait hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, dalam menghadapi situasi ketidakpastian akibat pandemik Covid-19, pemerintah diharapkan tetap melakukan antisipasi fiskal hingga pembiayaan defisit untuk APBN 2021.
"Maka diperlukan antisipasi fiskal dalam proyeksi pendapatan negara, penajaman belanja negara, dan pembiayaan defisit. Defisit anggaran tahun 2021, diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB, akan bertumpu pada pembiayaan utang," kata Puan Maharani dalam pidato Rapat Paripurna penyampaian laporan kinerja DPR Tahun Sidang 2019-2020 dalam Rapat Paripurna HUT ke-75 DPR, Jakarta, Selasa (1/9).
DPR, kata Puan, akan mencermati upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan dengan aspek kehati-hatian dalam penggunaan APBN. Salah satunya dengan memperhatikan resiko utang.
"Dengan beban utang yang semakin besar, maka pemerintah wajib memastikan bahwa belanja megara benar-benar efektif dan berkualitas," ujarnya.
Puan menambahkan, perkembangan belanja APBN dari tahun ke tahun terus meningkat. Antara lain APBN Pada tahun 2000 sebesar Rp 223 triliun, APBN pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp 2700 triliun. Kemudian, belanja di dalam APBN 2021, 12 kali lebih besar dari pada APBN tahun 2000.
Peningkatan nilai APBN yang sangat signifikan tersebut, belum disertai dengan peningkatan kualitas belanja yang juga signifikan.
"Kita masih menemukan berbagai permasalahan yang sama dalam urusan-urusan kebutuhan dasar takyat seperti urusan-urusan; pangan, pelayanan kesehatan, kemudahan layanan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, akses perumahan, kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, dan sebagainya," ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Puan, melalui fungsi anggaran DPR, pihaknya perlu terus mempertajam kualitas belanja negara di dalam APBN, agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan.
"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama pemerintah membahas dan memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas. Yakni sebagai APBN yang mensejahterahkan rakyat, memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia," demikian politisi utama PDIP itu.
