Lindungi Dokter Saat Pandemik, PKB Desak Pemerintah Evaluasi Penanganan Covid-19

Hingga 30 Agustus, tercatat sudah ada 100 dokter di seluruh Indonesia meninggal dunia akibat terjangkit virus corona baru (Covid-19).

Merespons gugurnya seratusan dokter itu, anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini mewanti-wanti agar pemerintah menyikapi hal itu secara serius dan mengambil langkah konkret memproteksi profesi dokter.

"Tanpa ada pandemik saja kita sebenarnya sedang kekurangan jumlah dokter. Apalagi ditambah Covid-19 dan per akhir Agustus mencapai 100 dokter yang meninggal. Pemerintah harus makin sigap melindungi para dokter. Sebab merekalah garda terakhir yang menangani pasien kasus Covid," ujar Anggia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/8).

Pada rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat, Anggia menyatakan akan menyoroti khusus terkait risiko kematian dokter selama pandemik.

DPR kata Anggia, akan terus mengingatkan pemerintah agar lebih serius memperhatikan segala hal berkaitan dengan kebutuhan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dalam menangani Covid-19.

"Tanpa melupakan apresiasi terhadap segala langkah-langkah penanganan yang dilakukan pemerintah selama enam bulan terakhir ini, kami minta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap perlindungan profesi dokter selama pandemik," kata Anggia.

Menurut Kapoksi Fraksi PKB di Komisi IX ini, risiko dan konsekuensi pandemik sebenarnya melanda hampir seluruh lapisan masyarakat. Tiap hari berita kematian menerpa semua unsur masyarakat tanpa pandang bulu.

Anggia mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah perilaku dan sikap hidup era sekarang yang tidak bisa ditawar.
 
Ia meminta Pemerintah memberi perhatian khusus dengan menambah fasilitas alat pelindung diri (APD). Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang penanganan Covid-19, baik di rumah sakit, lokasi karantina dan juga di Wisma Atlet, termasuk pemberian insentif bagi tenaga medis.

"Apapun upaya dukungan yang bisa dilakukan oleh negara terhadap tenaga kesehatan, pemerintah wajib melakukannya tanpa banyak pertimbangan tidak relevan. Kondisi saat ini serba force majeur. Langkah-langkah pengambilan kebijakannya harus cepat, tepat, dan akurat," kata Anggia.