Berita

Ilustrasi Vaksin Covid-19/Net

Publika

Orang Miskin Tidak Boleh Sehat

MINGGU, 30 AGUSTUS 2020 | 08:45 WIB

GILA memang. Harga vaksin yang diimpor dari China oleh Bio Farma akan bertarif Rp 440 ribu kata Erick Thohir. Cukup mahal artinya  hanya orang yang bisa membayar yang bisa divaksin.

Bagi orang yang mampu tentu uang sebesar itu tidak ada persoalan. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, khususnya orang yang dikategorikan miskin, maka nilai itu tentu sangat dirasakan berat.

Pemerintah memang aneh. Ngotot memaksakan untuk dapat mengambil dan menggunakan dana APBN demi Covid-19 tanpa akibat hukum melalui Perppu 1/2020. Lalu mendapat dukungan mudah dari DPR RI melalui UU 2/2020 sebagai persetujuan atas Perppu. Akan tetapi untuk vaksin ternyata dibebankan kepada rakyat masing-masing.


Covid-19 adalah penyakit mematikan. Pandemik yang menggoncangkan dan berdampak bukan saja kepada aspek kesehatan tetapi juga sosial, ekonomi, bahkan politik. Pemerintah pun menetapkan status darurat kesehatan dengan PSBB sebagai pilihan kebijakan berdasarkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penandatanganan "kerjasama"  impor 50 juta dosis vaksin dari China pada tanggal 20 Agustus di Hainan itu akan ditindaklanjuti dengan pengiriman mulai bulan Nopember 2020 hingga Maret 2021.

Penyuntikan vaksin massal pun nantinya akan dilakukan. Masalahnya adalah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat itu sendiri cukup mahal. Malah ada yang mencurigai jangan-jangan pemerintah sedang berbisnis.

Rakyat mengalami kesulitan bertingkat. Tingkat satu tertekan oleh serangan pandemik Covid-19, sekurang-kurangnya stress dengan protokol kesehatan.

Tingkat dua dampak yang mengikuti baik soal kerugian usaha, kesempitan lapangan kerja, atau silaturahmi yang terkendala. Kini akan memasuki tingkat tiga yaitu membayar mahal biaya vaksin China.

Rakyat akan semakin merasakan ketidakhadiran negara. Negara yang hanya bisa menguras dan memeras. Negara pemberi fasilitas orang kaya sedang si miskin semakin menderita.

Kini dengan vaksin Rp 440 ribu, maka akan bertambah berat beban si miskin untuk sehat. Orang miskin tidak boleh sehat.

M. Rizal Fadillah

Pemerhati sosial dan politik

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya